Kalah Gugatan, Larangan Ekpor Nikel Hasilkan Ratusan Triliun Rupiah
Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Kebijakan serupa telah diterapkan kepada nikel yang berdampak besar terhadap kenaikan ekspor produk tersebut.
Jokowi menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri hingga penerimaan negara. Kebijakan tersebut juga diharapkan bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan devisa US$ 2 miliar, dan pendapatan lainnya.
"Kami perkirakan pendapatan negara naik dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun," kata Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/12).
Langkah Jokowi melarang ekspor bijih bauksit diambil meski Indonesia kalah di WTO terkait gugatan terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Jokowi tak gentar melarang ekspor bahan mentah tersebut karena telah merasakan hasilnya.
Apa sebenarnya hasilnya?
Jokowi menyebut ekspor produk nikel berhasil meningkat dari Rp 17 triliun pada 2014 menjadi Rp 326 triliun pada tahun lalu. Lonjakan ekspor nikel juga terjadi sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini, baik berdasarkan volume maupun nilainya.
Berdasarkan data BPS, ekspor nikel sepanjang tiga kuartal pertama tahun ini mencapai 808.071 ton senilai U$ 4,12 miliar atau setara Rp 128 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.000 per dolar AS. Ini melonjak dibandingkan sembilan bulan pertama tahun lalu yang mencapai 95.641 ton senilai US$ 534 juta.
Hilirisasi nikel tak sekedar mendorong ekspor. Jokowi sempat memamerkan dampak hilirisasi nikel yang berhasil mendongkrak ekonomi Maluku Utara. Provinsi ini berhasil tumbuh 27% secara tahunan pada kuartal ketiga tahun ini.
"Bagaimana enggak senang rakyatnya, inflasi hanya 3,3%, pertumbuhannya 27%," kata Jokowi, akhir bulan lalu.
Jokowi mendorong hilirisasi bijih nikel di Maluku Utara diteruskan hingga pemrosesan nikel. Menurutnya, Pemerintah Maluku Utara dapat menambah industri turunan nikel di sana.
