Belanja Kementerian Prabowo Paling Banyak, Realisasi Tembus Rp 58 T
Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 417,2 triliun dalam enam bulan pertama tahun ini, 41,7% dari target APBN 2023. Realisasi belanja paling tinggi dicatatkan Kementerian Pertahanan mencapai Rp 58,5 triliun.
Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata menyebutkan tujuh Kementerian/Lembaga yang merealisasikan anggaran paling besar hingga semester pertama tahun ini. Realisasi terbesar dicatatkan Kementerian Pertahanan mencapai Rp 58,5 triliun, disusul Polri Rp 54,6 triliun, serta Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masing-masing Rp 38,5 triliun.
Isa menjelaskan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga sudah merealisasikan belanja cukup besar mencapai Rp 30,6 triliun. Demikian pula dengan Kementerian Perhubungan mencapai Rp 12,6 triliun.
"Kementerian Keuangan juga cukup besar Rp 23,3 triliun, terutama untuk belanja bio solar BLU BPDPKS," ujar Isa dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (24/7).
Adapun alokasi belanja bio solar terkait Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit terkait dengan fungsi dari badan tersebut yang mengelola pungutan ekspor sawit. Namun, Isa tak memerinci lebih detail terkait alokasi belanja untuk program tersebut.
Realisasi belanja Kementerian Pertahanan merupakan yang terbesar dalam APBN 2023 dengan nilai mencapai Rp 131,2 triliun, disusul Kementerian PUPR Rp 125,2 triliun, dan Polri Rp 105,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebut, Kementerian Pertahanan merealisasikan belanja barang paling besar pada semester pertama tahun ini. Nilainya mencapai Rp 21,5 triliun. Belanja tersebut mencakup pemeliharaan, perawatan, hingga peningkatan matra darat, laut, udara, dan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Belanja barang kedua terbesar direalisasikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp14,9 triliun, disusul Polri sebesar Rp 13,5 triliun, Adapun belanja barang Kementerian PUPR mencakup pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sumber daya alam (SDA), penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan darurat akibat bencana, dan preservasi jalan nasional.
Sementara belanja Polri sepanjang semester pertama tahun ini mencakup pengadaan atau dukungan logistik dan pelayanan kesehatan.
Sri Mulyani mencatat, total belanja negara sepanjang semester pertama tahun ini mencapai Rp 1.254,7 triliun atau 41% dari pagu tahun ini. Belanja negara relatif tertahan dengan pertumbuhan 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
