Mayoritas Pemda Mengeluhkan Infrastruktur Jadi Kendala Digitalisasi
Pemerintah tengah mendorong digitalisasi dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, mayoritas pemimpin daerah masih mengeluhkan kendala infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam upaya mempercepat digitalisasi di daerahnya.
“Saat ini, 55% atau 301 pemda menyatakan masih ada kendala infrastruktur TIK,” ujar Airlangga dalam Rakornas P2DD Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju di Jakarta, Selasa (3/10).
Meski demikian, Airlangga mengatakan bahwa kendala TIK sebenarnya bukan masalah utama. Ia melihat pengalaman kartu prakerja yang sudah berhasil menjangkau 514 kabupaten atau kota dan telah melayani 17 juta masyarakat secara langsung.
“Seharusnya infrastruktur TIK sudah tidak lagi menjadi kendala. Apalagi, payment system dari Pemda ini frekuensinya tidak setinggi di consumer market. Karena ini ke institusi, seharusnya ini bisa dikelola,” kata Airlangga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur digital penting untuk mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi.
“Fokus pembangunan Indonesia, terutama APBN, salah satunya di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini karena infrastruktur digital serta infrastruktur lainnya hanya akan memberikan peningkatan produktivitas apabila ditunjang oleh kualitas SDM yang baik,” kata Sri Mulyani.
