Perangi Kebocoran Anggaran, Prabowo Dorong Efisiensi Penggunaan APBN 2025
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Prabowo Subianto meminta kepada pimpinan daerah untuk memerangi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menempatkan anggaran negara hanya untuk kepentingan rakyat.
Hal ini disampaikan Prabowo usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).
"Kita harus menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif," kata Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo meminta agar belanja pemerintah dalam APBN Tahun 2025 harus dimanfaatkan dengan efisiensi atau penghematan di seluruh bidang.
Dia juga mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran yang bersifat seremonial atau peresmian, mengurangi kegiatan bersifat kajian atau seminar, dan lebih fokus untuk mengatasi masalah secara langsung.
Kebocoran APBN Akibat Tindakan-tindakan Ilegal
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pernyataan Prabowo bahwa kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian, dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
Selain kebocoran APBN, dia juga menyoroti persaingan pajak global yang perlu diwaspadai oleh pemerintah dengan terus menjaga basis penerimaan pajak.
"Kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance," ujarnya.
Hal ini dibarengi dengan penyempurnaan sistem Coretax dan program Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) dibiayai cukai. Pemerintah juga akan melakukan program bersama serta penegakan hukum seperti yang seringkali telah disampaikan oleh Prabowo.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto (PDB).
Dalam kondisi global yang terus dinamis, pembiayaan defisit juga akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN, sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan.
“Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN,” ujarnya.
