Ekonom: Aksi Boikot Produk Pro Israel Harus Terukur dan Efektif
Aksi boikot produk - produk yang mendukung atau terafiliasi dengan Israel kian marak. Muncul kekhawatiran jika aksi tersebut terus berlanjut, maka akan berdampak bagi perekonomian nasional, termasuk potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk itu, Ekonom Core Indonesia, Piter Abdullah meminta agar langkah boikot terhadap produk pro Israel tersebut dilakukan secara terukur dan efektif.
"Jangan sembarangan dan tidak berdampak overkill [berlebihan], justru membunuh perekonomian kita sendiri sementara di sisi lain dampaknya ke Israel justru minimal," kata Piter kepada Katadata, Rabu (29/11).
Selain itu, perlu memastikan bahwa produk - produk yang diboikot benar - benar tepat sasaran. Kemudian aksi boikot memiliki keterkaitan langsung dengan kejahatan Israel terhadap Palestina.
"Mencegah agar ajakan boikot ini tidak dimanfaatkan oknum untuk kepentingan memenangkan persaingan secara tidak sehat," terangnya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah hadir untuk menjelaskan produk mana yang dapat diboikot dan apa alasannya. Boikot ini juga harus bersifat sukarela dan tidak memaksa.
"Tidak boleh ada pihak-pihak yang tidak jelas yang mengeluarkan daftar produk yang diboikot. Mereka yang masih menggonsumsi barang - barang yang diboikot. Karena itu adalah hak masing-masing," terangnya.
Walau ada aksi boikot, Piter memperkirakan tidak akan berdampak besar apabila dilakukan dalam jangka pendek, misalnya untuk satu hingga dua minggu depan. Tetapi akan berdampak sangat buruk apabila dilakukan berbulan-bulan.
"Dampak terburuknya adalah gelombang PHK yang berujung kepada terpangkasnya daya beli masyarakat," jelasnya.
Senada dengan Piter, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta masyarakat memilih secara cermat produk mana yang terafiliasi dengan Israel baru kemudian diboikot.
"Saya melihat ada disinformasi untuk menjatuhkan lawan bisnis secara tidak sehat. Jadi kita harus benar - benar memilah mana yang benar - benar terafiliasi karena hoaks bertebaran dan digunakan lawan bisnis," jelasnya.
Jika masyarakat termakan hoaks, maka dikhawatirkan aksi boikot ini akan jauh dari tujuan awal. Walaupun begitu, Bhima memperkirakan aksi boikot ini tidak memberikan dampak begitu besar bagi bisnis ritel.
"Jika di Eropa, ada narasi boikot ini, bukan hanya retailnya [terdampak] tapi sampai ke hulu dan kita belum sampai ke sana. Jadi belum terlalu signifikan dampaknya kalau di Indonesia," tutur Bhima.
Aksi boikot tersebut membuat sejumlah waralaba makanan dan minuman ikut terdampak. Salah satunya adalah PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) yang mengoperasikan gerai waralaba Kentucky Fried Chicken (KFC) dan Taco Bell.
Manajemen FAST mengungkapkan, bahwa aksi boikot ini membuat perseroan mengalami penurunan penjualan dan transaksi bisnis. Namun, manajemen tidak menyebut secara detail berapa besar nilai penurunannya.
"Untuk mengatasi dampak ini, Perseroan merespons dengan merilis sejumlah produk baru dan promosi yang dirancang untuk menggantikan transaksi yang hilang," ujar manajemen FAST dalam laporan hasil public expose, di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Selasa (28/11).
Manajemen FAST saat ini fokus melakukan promosi intensif terhadap produk-produk yang dijual. Menjelang momen Natal dan Tahun Baru 2024, FAST akan merilis produk baru untuk meningkatkan bisnis perusahaan.
"Dalam beberapa minggu mendatang, Perseroan berencana untuk meluncurkan produk baru yang terkait dengan tema dan suasana Natal serta Tahun Baru, termasuk menu ayam dan dessert yang akan memikat pelanggan," ujar manajemen FAST.
Sebagai informasi, sebagian masyarakat Indonesia melakukan aksi boikot terhadap sejumlah produk dari perusahaan-perusahaan yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Aksi boikot ini dipopulerkan melalui gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS).
Gerakan yang sudah dimulai sejak 2005 dan ramai kembali diserukan di tengah perang Israel dan Hamas yang kembali menewaskan belasan ribu warga sipil Palestina. Aksi boikot ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Palestina.
