Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital Rp 16,24 T hingga November 2023
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengantongi Rp 16,24 triliun pajak digital hingga 30 November 2023. Ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dari perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE).
Nilai itu meningkat dari periode Oktober 2023 sebesar Rp 15,68 triliun. Sementara pada September 2023 lalu, lembaga di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani ini telah menghimpun pajak digital sebesar Rp 15 triliun.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, DJP telah menunjuk 163 pelaku usaha menjadi pemungut PPN PMSE. Kemudian bertambah dua pemungut digital baru pada November 2023. Mereka adalah Aptoide, S.A dan NortonLifeLock Singapore Pte. Ltd.
Dari seluruh pemungut pajak yang ditunjuk, sebanyak 151 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran sebesar Rp 16,24 triliun.
“Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp 6,10 triliun setoran tahun 2023,” ujar Dwi dalam keterangan resminya dikutip Jumat (8/12).
Selain dua penunjukan yang dilakukan, pada bulan ini, pemerintah juga telah melakukan perbaikan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Tencent Music Entertainment Hong Kong.
