Integrasi NIK dengan NPWP Mundur hingga 1 Juli 2024
Implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah diputuskan diundur dari yang semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan penyesuaian waktu implementasi Core Tax Administration System (CTAS) pada pertengahan tahun 2024.
"Kami juga setelah melakukan assessment kesiapan seluruh stakeholder terdampak. Seperti ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnnya) dan wajib pajak," ujar Dwi dalam keterangan resminya, Selasa (12/12).
Pada kesempatan itu, kata Dwi, seluruh stakeholder diberi kesempatan untuk menyiapkan sistem aplikasi terdampak sekaligus upaya pengujian dan habituasi sistem yang baru bagi wajib pajak.
Dengan adanya pengaturan kembali ini, maka NPWP dengan format 15 digit masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Sementara itu, NPWP format 16 digit atau NPWP baru atau NIK digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang sekarang dan implementasi penuh pada sistem aplikasi yang akan datang.
59,56 Juta NIK Terintegrasi NPWP
Sebagai informasi, sampai dengan 7 Desember 2023, sebanyak 59,56 juta NIK-NPWP yang telah dipadankan. Terdiri 55,76 juta NIK dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta dipadankan oleh wajib pajak.
"Jumlah pemadanan tersebut mencapai 82,52% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri," kata Dwi.
Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, pihaknya terus mendorong upaya pemadanan NIK dengan NPWP. Seperti bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memberikan kesempatan pada pemberi kerja untuk memadankan NIK dan NPWP karyawan.
“Hal ini terus kami coba, terus [melakukan] langkah-langkah pemadanan, tidak hanya kami lakukan sendiri di sistem dan data info yang kami, tapi bisa juga mandiri oleh wajib pajak,” ujar Suryo dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (24/11).
Untuk persiapanan sistem administrasi perpajakan atau CTAS DJP, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan para pihak, seperti perbankan dan kementerian lembaga untuk melakukan penyesuaian dengan sistem yang baru.
Sampai saat ini, masing-masing stakeholders terus melakukan penyesuaian sistem informasi sehingga saat core tax dijalankan. Suryo bilang, semua sistem yang terhubung tidak lagi mengalami hambatan dalam melakukan interoperable dengan sistem informasi yang sedang disiapkan.
Dengan tenggat waktu integrasi NPWP yang makin dekat, maka implementasi CTAS harus roll out atau mulai tersedia pada 2024 mendatang.
"Ini kesempatan juga buat yang belum padan bisa pemadanan sebelum core tax terimplementasi,” kata Suryo.
Dengan adanya core tax system, penyiapan lapor SPT juga didukung integrasi proses, lapor dan proses tergabung dalam satu aplikasi, serta data SPT pre-populasi dan validasi. Sistem ini dapat mengurangi kesalahan saat melakukan pengisian.
