Berita wajib pajak Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Di Indonesia, terdapat tujuh asas pemungutan dan pengenaan pajak, yakni asas wilayah, kebangsaan, sumber, umum, yuridis, ekonomis, dan finansial. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Berikut ini tiga syarat membuat NPWP beserta cara mmmbuatnya

PPh Pasal 26 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri, baik individu maupun badan usaha yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Berikut ini ulasannya.

Pajak yang terutang dan utang pajak merupakan dua istilah yang umum dijumpai dalam sistem perpajakan Indonesia, dan tercantum dalam UU KUP dan UU PPSP. Berikut ini penjelasan selengkapnya.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak per April 2023 mencapai Rp60,9 triliun.

Prastowo kemudian membagikan beberapa fakta dan cerita yang dia kumpulkan dari ingatan, catatan, dan juga administrasi di Kantor Pajak.

Denda administrasi yang berlaku bagi wajib pajak yang terlambat melapor SPT sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sebesar Rp 100 ribu.

Dalam penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) yang melibatkan uang muka, faktur pajak tetap harus dibuat. Berikut ini penjelasan mengenai dasar hukum dan elemen pembentuk faktur pajak uang muka.

Wajib pajak yang terlambat lapor SPT akan dikenakan denda adminsitratif sebesar Rp 100 ribu.

Kode harta pajak adalah salah satu kolom dalam SPT Tahunan Orang Pribadi yang wajib diisi. Berikut ini penjelasan selengkapnya.

Utang pajak wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi. Berikut ini ulasan mengenai penyebab timbulnya utang pajak dan daftar kode utang pajak dalam SPT Tahunan Orang Pribadi.

Setelah selama 12 tahun tidak digunakan, kode faktur pajak kembali dimunculkan melalui Perdirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Upload faktur corrupt merupakan notifikasi yang menunjukkan faktur pajak tidak dapat diunggah dalam aplikasi e-Faktur. Ini dapat terjadi karena berbagai sebab. Berikut ulasan selengkapnya.

Unifikasi SPT Masa PPh adalah alat untuk melaporkan pemotongan/pemungutan beberapa jenis PPh ke dalam satu dokumen. Tujuannya, untuk menyederhanakan proses pelaporan pemotongan/pemungutan PPh.

Dalam tindak pidana perpajakan, dikenal juga perbuatan yang disebabkan karena kesengajaan. Berikut ini ulasan pelanggaran di perpajakan, yang dilakukan secara sengaja berdasarkan Pasal 39 UU KUP.