Catat! Ini 7 Aturan Baru Sri Mulyani yang Berlaku di 2024
Kementerian Keuangan telah menyiapkan tujuh aturan baru yang mulai berlaku pada 2024. Kehadiran aturan tersebut akan menopang kinerja Kemenkeu untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tanah air.
Di antaranya, untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memudahkan pendataan masyarakat, hingga untuk mengurangi tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang-barang seperti rokok, minuman beralkohol, dan minuman berpemanis dalam kemasan.
Jadi, kebijakan apa saja yang sudah Menteri Keuangan Sri Mulyani siapkan?
1. Tarif Efektif PPh Pasal 21
Ada aturan baru untuk penggunaan tarif efektif penghitungan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 yang mulai berlaku 1 Januari 2024. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 27 Desember 2023.
Pemerintah menimbang peraturan tersebut diperlukan untuk penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.
Dengan penerapan tarif efektif ini, diharapkan akan memberikan kemudahan dan penyederhanaan pemotongan PPh 21 bagi Wajib Pajak.
Apalagi, penetapan tarif ini memperhatikan adanya pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Tarif efektif pemotongan pajak terdiri dari tarif efektif bulanan atau harian.
2. Implementasi Sistem Pajak Canggih (Core Tax System)
Ada sistem perpajakan baru yang akan mulai berlaku 1 Juli 2024. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau core tax system ini akan memberi kemudahan bagi wajib pajak. Salah satunya, untuk pendaftaran karena dapat dilakukan dari seluruh kantor pelayanan pajak (KPP) memakai satu sumber data atau single source of truth.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Iwan Djuniardi menjelaskan, dengan adanya core tax system, penyiapan lapor SPT akan didukung integrasi proses, lapor dan proses tergabung dalam satu aplikasi, serta data SPT pre-populasi dan validasi. Sistem ini juga dapat mengurangi kesalahan saat melakukan pengisian.
3. Implementasi Pemadanan NIK-NPWP
Masih dalam perpajakan, kemenkeu juga akan mengimplementasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mengakses beberapa layanan perpajakan. Implementasi kebijakan ini diundur dari yang semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
4. Pungutan Pajak Rokok Elektrik
Kementerian Keuangan juga baru saja menetapkan kebijakan pajak rokok elektrik pada 1 Januari 2024. Melalui pengenaan pajak tersebut, negara bisa mengantongi penerimaan sebesar Rp 175 miliar sepanjang tahun ini.
