Cukai Rokok: Cerita Sri Mulyani soal Dilema Kenaikan Cukai Rokok

Sri Mulyani memperkirakan penerimaan negara tahun depan dari cukai rokok elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau lainnya mencapai Rp 648,84 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok mulai dari 2,5% hingga 14,4%.

Pendapatan emiten rokok paling tinggi dibukukan oleh PT Gudang Garam Tbk (GGRM) yang mencapai Rp 92,07 triliun pada kuartal III 2021.

Target penerimaan cukai hasil tembakau berkontribusi 95% dari total target penerimaan negara dari cukai untuk tahun depan.

Kenaikan cukai rokok bisa menurunkan konsumsi rokok. Namun, permintaan terhadap produk non-rokok akan meningkat karena adanya pengalihan konsumsi sehingga secara keseluruhan output ekonomi naik.

Pandemi mengubah preferensi rokok orang Indonesia. Industri ini masih dapat bertumbuh meskipun menghadapi sejumlah tantangan.

Pemerintah akan mempertimbangkan empat aspek dalam menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai rokok.

Tarif cukai rokok akan ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor inflasi, kesehatan, serta tenaga kerja.

Menteri Keuangan mengaku telah mempertimbangkan faktor tenaga kerja di industri tembakau dalam merumuskan kebijakan kenaikan cukai rokok tahun 2022.

Pemerintah menaikkan target pendapatan negara dari cukai sebesar 13,2% dari APBN 2021 menjadi Rp 203,9 triliun dalam RAPBN 2022. Target penerimaan ini antara lain dipenuh dari kenaikan cukai rokok.

Wacana kenaikan tarif cukai rokok diyakini akan semakin memukul industri hasil tembakau dan meningkatkan jumlah rokok ilegal.

Total penjualan Gudang Garam sepanjang tahun lalu naik 3,57%, namun karena beban setoran ke negara meningkat, laba bersih perseroan pun anjlok.

Kenaikan cukai rokok menjadi katalis negatif bagi pendapatan emiten rokok

Pada tahun ini, 50% alokasi DBH CHT tahun berjalan maupun sisa tahun sebelumnya wajib diberikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan tahun lalu yang dialokasikan untuk kesehatan.

Kenaikan cukai rokok akan menambah penerimaan negara. Tapi, di sisi lain berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin.