Berita PPh 21 Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Berdasarkan aturan yang berlaku, pemotong PPh Pasal 21 terdiri atas lima, yakni pemberi kerja, instansi pemerintah, dana pensiun dan BPJS, orang pribadi atau badan, serta penyelenggara kegiatan.

Terdapat delapan pihak yang atas penghasilannya dikenakan atau dipotong PPh Pasal 21. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Dalam menghitung penghasilan kena pajak yang dipotong PPh Pasal 21, pemerintah mengatur terkait komponen-komponen yang dapat menjadi penguran penghasilan bruto. Berikut ini ulasan selengkapnya.

PPh Pasal 21 merupakan pungutan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, baik berupa tunai maupun non tunai.

Penghitungan pajak sesuai PPh 21 dengan skema TER sudah sesuai standar internasional. Beberapa negara seperti Malaysia dan Jepang sudah menerapkan skema pajak serupa.

THR dikenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, dengan besarnya potongan pajak pada bulan diterimanya THR lebih tinggi karena penghasilan yang lebih besar dari gabungan gaji dan THR.

Ditjen Pajak Kemenkeu menjelaskan cara penghitungan THR yang dikenakan pajak. Perhitungan PPh 21 dengan menjumlahkan gaji dan THR yang diterima pada bulan bersangkutan kemudian dikalikan tarif.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, umumnya karyawan akan menerima tunjangan hari raya (THR). Untuk itu, para penerima akan terkena pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan tarif efektif bulanan.

Karyawan tetap yang menerima tunjangan hari raya (THR) pada tahun ini harus siap-siap dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan tarif efektif bulanan. Sehingga potongan pajak lebih besar.

Fitur pemotongan PPh 21 atau form 1721-A1 akan tersedia di aplikasi e-Bupot 21/26 sebelum batas akhir pembuatan bukti potong tersebut.

Pemerintah baru saja mengeluarkan PPh 21 TER untuk menyederhanakan perhitungan pajak. Namun aturan tersebut mendapatkan keluhan dari masyarakat.

Selebgram Hanum Mega Pamer Duit Segepok. Ditjen Pajak kemudian melakukan tindakan terhadap aktivitas yang dilakukan selebgram tersebut.

Dirjen Pajak: Tarik Efektif Rata-Rata PPh 21 Yang Baru Tidak Tambah Pa

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai dengan status kerja tidak tetap, diatur dalam PMK Nomor 168 tahun 2023.

Mulai 1 Januari 2024, perhitungan PPh Pasal 21 dihitung dengan mengalikan tarif PPh yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPh dengan 50% jumlah penghasilan bruto.