Ganjar Usul Anggaran Pertahanan Capai 2% dari PDB, Apa Bisa?
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengusulkan, agar Indonesia meningkatkan rasio anggaran pertahanan di kisaran 1%-2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan rasio anggaran militer tersebut, ganjar memperkirakan, Indonesia bisa mempunyai teknologi pertahanan "sakti" seperti rudal hipersonik hingga senjata siber.
"Kita harus pake 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata siber, sensor kuatum dan sistem senjata otonom. Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran Kemenhan 1%-2% dari PDB," kata Ganjar dalam Debat Ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam (7/1).
Usulan Ganjar ini cukup berbeda dengan strategi pemerintahan di era Susilo Bambang Yudhonoyo (SBY) dan Joko Widodo. Kedua pemimpin negara tersebut tetap menjaga anggaran pertahanan di bawah 1% terhadap PDB.
Adapun rasio belanja militer terhadap PDB pada era SBY berkisar 0,2%—0,9% per tahun, sedangkan era Jokowi 0,7—0,9% per tahun. Dengan begitu, rasio anggaran pertahanan dalam 20 tahun terakhir tetap di bawah 1%.
Lalu, Apakah Usulan Ganjar Menaikan Rasio Belanja Militer Bisa Terealisasi?
Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, alokasi anggaran pertahanan saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, meskipun secara rasio relatif stabil di angka 0,7% hingga 0,9% dari PDB.
Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, memang rasio tersebut lebih rendah dibandingkan negara lain. Namun secara nominal, menurut Josua, anggaran pertahanan Indonesia merupakan merupakan terbesar ke-2 di ASEAN, setelah Singapura.
"Melihat perbandingan tersebut, wajar jika pemerintah memiliki rencana untuk menaikkan rasio belanja pertahanan," kata Josua kepada Katadata.co.id, Rabu (10/1).
Namun demikian, kenaikan anggaran pertahanan juga harus dilakukan dengan hati-hati dan mampu menyeimbangkan kebutuhan Indonesia untuk memiliki sistem pertahanan yang memadai, tanpa mengorbankan kebutuhan lain yang juga sama pentingnya, seperti pendidikan dan kesehatan.
