Sri Mulyani Pertajam Kerangka KEM-PPKF untuk APBN 2025, Apa Itu?
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal dari perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam unggahan akun media sosial instagram pribadinya, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya meminta agar pembahasan KEM-PPKF semakin dipertajam.
“Khususnya, agar APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental, juga berbagai harapan dari masyarakat Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan instagramnya dikutip pada Rabu (15/2).
Pembahasan KEM-PPKF ini dilakukan oleh Sri Mulyani beserta Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dan jajaran pimpinan eselon I pada Selasa, 13 Februari 2024 lalu,
Bendahara Negara ini juga menekankan bahwa APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan demi menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia.
Sebagai informasi, APBN 2025 akan menjadi APBN terakhir yang akan disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, presiden terpilih beserta kabinet selanjutnya yang akan menjalankan sepenuhnya.
Apa Itu KEM-PPKF?
KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi ulasan mendalam terkait gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal. KEM menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun berikutnya.
Nantinya, gambaran ini akan menjadi asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan dalam menyusun pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Sedangkan PPKF menyampaikan arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan tahunan yang akan ditempuh Pemerintah.
Melalui KEM-PPKF, diharapkan dapat merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, mengurai isu-isu strategis, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan. KEM-PPKF juga ini disusun setiap tahun untuk dijadikan panduan penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.
