Sri Mulyani Siapkan Anggaran Pemilu Rp 71,3 T, Bisa Sampai 2 Putaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan anggaran Pemilu 2024 baik untuk satu putaran maupun dua putaran Pilpres. Nilai yang dianggarkan bahkan mencapai puluhan triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Diperkirakan anggaran negara bisa lebih hemat karena muncul spekulasi Pemilu berlangsung satu putaran. Hal ini berdasarkan hitungan cepat atau quick count yang menunjukkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul sementara dibandingkan paslon lain.
Pemerintah pun mengalokasikan total anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp 71,3 triliun, atau meningkat dua kali lipat dibandingkan Pemilu 2019. Jika dirinci, anggaran telah dialokasikan Rp 3,1 triliun pada 2022, pada 2023 sebesar Rp 29,9 triliun dan APBN 2024 sebesar Rp 38,2 triliun.
Dengan alokasi tersebut, bendahara negara ini mengingatkan akan pentingnya untuk menjaga demokrasi, karena anggaran yang sudah dikeluarkan negara sangat besar.
"Kita jaga demokrasi. Saya menteri keuangan, karena ini anggarannya gede banget kita jaga supaya bagus,” ujar Sri Mulyani saat ditemui wartawan usai dirinya menggunakan hak suaranya di TPS 73 Jalan Mandar, Tangerang Selatan, Rabu (15/2).
Siapkan Anggaran Pemilu untuk Dua Putaran
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, anggaran pemilu untuk tahun anggaran 2024 mencapai Rp 38,2 triliun. Besaran anggaran tersebut hanya untuk pemilu satu putaran.
Meski demikian, Kemenkeu telah memastikan anggaran untuk pemilu 2024 juga sudah dicadangkan bila Pilpres berlangsung sampai dua putaran. Adapun pemilihan untuk putaran kedua akan dilaksanakan pada 26 Juni 2024.
“Kami pokoknya sudah menyediakan cukup, tenang saja. Termasuk kalau ada putaran kedua, kami akan sediakan, kalau Pilpresnya ada putaran kedua. Jadi, sudah siap kami, semoga yang terbaik buat Indonesia,” kata Isa di Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Isa melanjutkan, anggaran pemilu merupakan investasi dari tatanan kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Menurut dia, adanya stabilitas politik diharapkan menjadi garansi bagi pembangunan nasional di berbagai sektor.
