Menkeu Tak Ikut Bahas Anggaran dengan Pemerintahan Baru, Ini Dampaknya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati enggan terlibat dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintahan baru. Kendati demikian, ia mengatakan pembahasan terkait sinkronisasi anggaran tersebut merupakan sesuatu yang penting.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, tidak terlibatnya Sri Muyani dalam sinkronisasi anggaran, dapat menimbulkan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2025 yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan saat ini tidak akan sejalan dengan belanja atau komposisi program-program populis dari pasangan yang terpilih.

Mengingat, masing-masing calon presiden memiliki ambisi visi dan misi beragam, yang terkadang tidak sejalan dengan anggaran yang sudah disusun oleh pemerintahan sebelumnya.

Bhima mencontohkan program pasangan Prabowo-Gibran yang kini unggul sementara dalam hitung cepat atau quick count. Dia menjelaskan, bagaimana ke depan akan banyak sekali penyesuaian-penyesuaian anggaran pemerintah.

“Jadi, ini belum bisa mengakomodir dari kepentingan program-program seperti makan siang gratis, anggaran pertahanan yang naik, maka akan sulit tercapai dengan struktur seperti ini. Proses transisi dari kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang disusun oleh Kemenkeu ke pemerintahan baru menjadi sangat penting,” ujar Bhima kepada Katadata.co.id, Selasa (20/2).

Maka dari itu, jika Sri Mulyani tidak terlibat, dikhawatirkan dalam proses transisi akan terjadi perubahan signifikan dari kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Hal ini akan mengakibatkan pelebaran defisit anggaran yang cukup besar.