Pemerintah Siapkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu per Anak

Program makan siang gratis yang dicanangkan oleh calon presiden Prabowo Subianto tengah dipersiapkan pemerintah. Saat ini, alokasi anggaran program tersebut tengah digodok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi anggaran makan siang gratis sebesar Rp 15.000 per anak dan merata untuk setiap wilayah di Indonesia. Kendati demikian, besaran anggaran yang tercantum dalam APBN 2025 belum dibagikan karena belum dibahas lebih lanjut.

“Per anak kira-kira Rp 15.000, bisa dibuat macam-macam,” ujar Airlangga kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2).

Anggaran di Luar Susu Gratis

Pagi ini Presiden Joko Widodo juga telah menggelar rapat kabinet paripurna untuk membahasan rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai acuan penyusunan APBN 2025.

Namun Airlangga tidak membeberkan secara rinci terkait hasil pertemuan tersebut. Dia hanya menyebut anggaran makan siang gratis dialokasikan sebesar Rp 15.000 per anak di luar susu gratis.

Sementara daftar menu makanan akan diserahkan kepada masing-masing daerah dengan berpatokan pada besaran anggaran Rp 15.000 per anak. "Jadi di luar susu ya, itu nanti dilepaskan ke daerah masing-masing kan, kita tidak menyeragamkan," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo juga dikabarkan akan membentuk kementerian koordinator baru untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis tersebut.

Namun Airlangga masih irit bicara terkait rencana ini.  "Itu masih tunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dulu," ujarnya.

Kementerian Baru hanya Satu Opsi

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menampik isu Prabowo akan membentuk kementerian koordinator baru yang mengurusi program makan siang gratis. Budiman bilang, format kementerian ini masih dalam kajian.

“Belum ada nama. Itu hanya salah satu pilihan, karena bisa saja memakai kemenko yang sudah ada,” kata Budiman lewat pesan singkat pada Katadata.co.id, Rabu (21/2).

Budiman menjelaskan, ada opsi menggunakan kementerian yang sudah ada atau membentuk kementerian baru. Format draf kementerian ini sedang disusun oleh Dewan Pakar. Nantinya, draf ini akan diproses dan keputusan akhir diserahkan kepada Prabowo.

Lebih lanjut, Budiman memaparkan bahwa akan ada lima kementerian yang terlibat dalam implementasi program makan siang tersebut, yakni:

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Desa
3. Kementerian UMKM Koperasi
4. Kementerian Kesehatan
5. Kementerian Pendidikan

“Soal kementerian koordinator yang ada, bisa saja ditambahi fungsinya untuk menjalankan program pangan dan gizi ini,” katanya.