Sri Mulyani di MK: Anggaran Bansos 2024 Tak Ada Perubahan Signifikan
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak terdapat perubahan yang signifikan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2024.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat memberi keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4).
“Di dalam APBN 2024, Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos,” kata Sri Mulyani.
Dia menjelaskan bahwa total anggaran belanja perlindungan sosial (perlinsos) untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 496,8 triliun. Terdiri dari anggaran Kemensos Rp 75,6 triliun yang disalurkan melalui program bansos seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan program bansos lainnya.
Kemudian Rp 80,5 triliun untuk perlinsos yang dikelola oleh beberapa kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) serta Kementerian Agama.
Sementara Rp 340,7 triliun untuk perlinsos dalam bentuk subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik serta subsidi non energi seperti pupuk, public service obligation (PSO), kredit usaha rakyat (KUR), bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana.
"Khusus untuk anggaran bansos Kemensos sebesar Rp 75,6 triliun, ini memang mengalami peningkatan dibanding satu tahun sebelumnya. Pada 2023, anggaran bansos Kemensos adalah Rp 74,3 triliun," ujarnya.
Dia mengatakan, belanja bansos selain program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp 1,23 triliun karena adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu.
Realisasi Anggaran Bansos Pada Februari 2024
Dia menjelaskan, realisasi anggaran bansos sampai dengan Februari 2024 mencapai Rp 12,8 triliun untuk penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat.
Seperti diketahui, hari ini Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Pemanggilan ini untuk agenda memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Salah satu permohonan yang diajukan pemohon terkait dugaan pembagian bansos untuk memenangkan salah satu paslon.
