Sri Mulyani: Kami Terus Berkomunikasi dengan Prabowo Terkait APBN 2025

Mela Syaharani
20 Mei 2024, 13:21
APBN
Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberi sambutan saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan delegasi dari US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (25/5). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai kerja sama di bidang investasi dan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia.
Button AI Summarize

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Kami terus berkomunikasi dengan tim ataupun orang yang ditunjuk Pak Prabowo, sehingga apa yang kami tuangkan akan sebisa mungkin memasukkan seluruh aspirasi,” kata Sri Mulyani usai Rapat Paripurna DPR di Jakarta, pada Senin (20/5).

Sri mengatakan komunikasi dengan pihak Prabowo dijalankan demi kelancaran pemerintah Indonesia selanjutnya. “Sehingga program pemerintah baru dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan bahwa APBN untuk pemerintahan Prabowo disiapkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Proses penyusunannya mengharuskan kami (dengan Prabowo) untuk berkoordinasi. Kami akan terus berkonsultasi satu sama lain,” ujar Sri Mulyani dalam acara Fitch Ratings: Fitch On Indonesia, di Jakarta, Rabu (15/5).

Bendahara Negara ini akan memastikan arah kebijakan ekonomi Indonesia di masa transisi ini akan fokus secara fundamental. Terutama pada bidang investasi hingga pembangunan infrastruktur.

“Arah kebijakan yang secara fundamental penting bagi Indonesia yaitu investasi di bidang sumber daya manusia, hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah, berinvestasi lebih banyak untuk infrastruktur,” katanya.

Selama ini, menurut dia, masa transisi pemerintahan Indonesia telah teruji dengan baik. Mulai dari masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Presiden Susilo Bmabng Yudhoyono (2004-2014), dan Presiden Joko Widodo (2014 hingga Oktober 2024).

“Kita sudah punya tradisi transisi yang relatif bisa dilalui secara beradab. Menjadi beradab adalah hal yang penting, karena bahkan negara dengan sistem demokratis tertua pun bisa menjadi tidak beradab dalam proses transisi,” ujarnya.

Reporter: Mela Syaharani

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...