Sri Mulyani Tuntut Kepala Daerah Laporkan Data Inflasi yang Akurat dan Kredibel
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta data inflasi daerah harus akurat. Hal ini menyusul adanya oknum kepala daerah yang memanipulasi data inflasi agar terlihat bagus.
“Saya menekankan sekali lagi data inflasi harus akurat dan kredibel,” kata Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (4/11).
Ia sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait masalah itu. Dari informasi yang ia terima, ada data inflasi daerah yang dimanipulasi.
"Pak Tito menyampaikan ada beberapa (dimanipulasi) tapi itu sangat sedikit dan sudah dikoreksi," ujarnya.
Bendahara Negara tersebut tidak ingin insentif yang diberikan ke daerah yang mampu mengendalikan inflasi justru disalahgunakan. Sebab data inflasi sangat penting dalam pengembailan kebijakan.
Kemenkeu, Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik telah sepakat menjaga angka inflasi akurat dan kredibel. "Jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi," ucap Sri Mulyani.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan ada kemungkinan memberikan sanksi bagi kepala daerah yang memanipulasi data inflasi. "Nanti kita lihat ya (sanksinya)," katanya dalam kesempatan yang sama.
Insentif Pengendalian Inflasi Daerah
Tito sebelumnya mengatakan beberapa pejabat daerah mengincar insentif pengendalian angka inflasi. Pemerintah pusat memberikannya berupa dana insentif daerah atau DID sebesar Rp 6 miliar hingga Rp 10 miliar.
Dana tersebut akan diberikan tiga bulan sekali kepada daerah yang sukses menekan angka inflasi dan menjaga harga-harga kebutuhan pokok. “Total satu tahun bisa Rp 1 triliun yang disiapkan Menteri Keuangan,” kata Tito pada Jumat pekan lalu.
Modus Oknum Kepala Daerah Akali Data Inflasi
Tito mengakui ada beberapa modus yang dilakukan oknum kepala daerah untuk mengakali data inflasi. Hal itu dilakukan agar data inflasi tercatat bagus.
“Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung mendatangi kantor BPS di kabupaten atau kota di daerah masing-masing. Lalu, (bilang) tolong angkanya dibuat bagus. Begitu,” kata Tito.
Modus lainnya dengan mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS. Oknum kepala daerah akan menginstruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang dapat mendorong penurunan harga barang-barang secara masif. Misalnya, dengan operasi pasar murah.
BPS Tegaskan Survei Sesuai Standar Internasional
Terkait masalah itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti menegaskan pihaknya tetap menjaga independensi karena memiliki metode yang mengacu pada standar internasional.
“BPS menjaga independensi pengolahan serta pengumpulan data. Tidak ada intervensi dari pihak lain,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta beberapa waktu lalu.
Pengukuran dan penentuan sampling pengambilan data harga di daerah menggunakan metode tertentu. Hal itu sudah sesuai dengan kaidah metodologi statistik.
“Ini angka yang kami hasilkan tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya,” ujar Amalia.
BPS juga memiliki penjaminan kualitas dalam setiap proses pengumpulan data, mulai dari pelaksanaan survei hingga pengolahan data. Ada pula metode untuk menentukan target responden survei harga konsumen.
“Pemilihan waktu, tempat, dan lokasi pasar mengacu pedoman standar internasional. Kami selalu melakukan dengan mekanisme penjaminan kualitas data,” kata Amalia.
