Menko Airlangga Matangkan Rencana Anggaran 2025 Bersama Tujuh Kementerian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan tujuh kementerian yang kini di bawah pengawasannya. Pertemuan tersebut membahas anggaran 2025 dan perubahan struktur dari masing-masing kementerian dan lembaga. 

“Diharapkan struktur organisasi itu bisa selesai dan juga terkait dengan persiapan anggaran pada November 2024,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (31/10) malam. 

Diketahui, saat ini terdapat banyak perubahan nomenklatur pada Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, perlu ada penyesuaian rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga. 

Adapun kementerian yang berada dalam pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. 

Kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Pariwisata. 

Airlangga meminta seluruh kementerian dan lembaga segera menyesuaikan penyesuaian anggaran sambil menunggu regulasi mengenai Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK).

Bahas APBN 2024 dan 2025

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyebut pembahasan dengan Airlangga lebih banyak mengenai anggaran. “Bahas APBN 2024 dan 2025 persiapan pelaksanannya, smooth transition,” kata Suahasil.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi juga mengungkapkan hal yang sama. Anwar mengatakan pertemuan dengan Airlangga membahas soal anggaran yang kini ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. 

“Jadi ini membahas tentang informasi anggaran di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian karena kan memang beberapa kementerian itu ada perubahan. Ada yang misalnya Kementerian Pariwisata dipecah jadi ekonomi kreatif,” ujar Anwar. 

Kemenaker membahas tahapan yang perlu dilakukan agar tugas kenegaraan pada pemerintahan baru bisa berjalan secara optimal. Terlebih, saat ini terjadi pemecahan kementerian yang membawa implikasi terhadap anggaran dan sumber daya manusia. 

“Ini akan beproses ya. Yang penting adalah bagaimana anggaran saat ini, kita kelola betul-betul. Kalau tahun anggaran yang sekarang, tentunya dengan nomenklatur yang lama diselesaikan. Baru kita bicara anggaran 2025 dengan nomenklatur yang baru,” kata Anwar. 

Kementerian Keuangan Rombak Rencana Anggaran

Kementerian Keuangan menyebut adanya perombakan rencana kerja anggaran kementerian negara/Lembaga (RKAKL) dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati. 

Sri Mulyani menyampaikan saat rapat strategis bersama K/L dalam rangka mendukung visi dan misi Prabowo. “Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap RKAKL dan DIPA untuk sisa tahun anggaran 2024 dan 2025,” tulis Sri Mulyani, Rabu (23/10).

Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini. Sebab harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat.

“Kita berupaya agar berbagai program dari presiden dan wakil presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan, khususnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB).

“Untuk K/L yang mengalami perubahan dan badan-badan baru maka dibutuhkan kerja ekstra keras,” kata Sri Mulyani.