Serba-Serbi Makan Bergizi Gratis: Susu Diganti Daun Kelor dan Tak Libatkan Ormas

Pemerintahan Prabowo Subianto segera menjalankan program makan bergizi gratis pada Januari 2025. Dalam persiapannya, kini muncul adanya wacana penggantian susu dengan makanan berbahan daun kelor.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan penggantian susu tersebut masuk dalam program makan bergizi gratis dan masih dilakukan simulasi.

“Ya itu masih proses semua simulasi. Sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini ketika ditemui di Jakarta, Rabu (25/12).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana sebelumnya sempat mengutarakan wacana penggunaan daun kelor sebagai bahan makanan alternatif dalam program makan bergizi gratis. Dadan mengatakan tak semua daerah akan mendapatkan menu yang sama.

Dadan menjelaskan, menu akan disesuaikan dengan lokalitas yang ada di suatu daerah tertentu. Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu.

Menanggapi hal tersebut, Muhaimin yakin BGN sudah menghitung nutrisi dan gizi dari setiap asupan makanan. Pemerintah juga terus melakukan simulasi agar masyarakat yang menjadi sasaran mendapat gizi yang seimbang.

“Tentu itu kewenangan badan gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbohidratnya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," kata dia.

Program Tanpa Biaya Tambahan

BGN juga menanggapi isu yang sempat viral mengenai dugaan pungutan biaya pada program makan siang bergizi di salah satu sekolah. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan menampik kabar tersebut.

Lalu menegaskan program tersebut sepenuhnya gratis dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua murid. “Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan,” kata Lalu, Selasa (24/12).

Lalu menjelaskan, program makan siang bergizi dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas. Dengan begitu, program tersebut tidak boleh membuat siswa-siswi merasa terbebani atau terkucilkan.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," ujar Lalu.

BGN juga akan terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, tanpa ada hambatan.

Tidak Libatkan Ormas

Selain itu, muncul kabar adanya organisasi masyarakat alias ormas yang mengaku mendapat mandat resmi untuk menjalankan program makan siang bergizi gratis. Berkaitan dengan kabar tersebut, BGN menegaskan program yang mendapatkan alokasi Rp 71 triliun itu tidak akan melibatkan ormas.

“BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis,” kata Lalu dalam pernyataan tertulis, Minggu (26/12). 

Klaim ini merupakan informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Lalu prihatin ada keberanian beberapa pihak yang secara terang-terangan mengklaim jika pihaknya legal karena mendapat Surat Keputusan (SK) dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) selanjutnya mengaitkan BGN untuk memperkuat klaim tersebut.

“Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan,” ujar Lalu.

BGN akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Selain itu, BGN juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

“Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi,” kata Lalu.