Pengangkatan CPNS Ditunda 7 Bulan, Ini Hitung-hitungan Kerugiannya
Ringkasan
- Flappy Bird, game viral dari 2013-2014, kembali hadir sebagai game online dan akan tersedia dalam bentuk aplikasi tahun depan.
- Flappy Bird versi baru menghadirkan karakter baru dan tema permainan yang lebih varied, termasuk mode multipemain dan mode latihan.
- Cara bermain Flappy Bird tetap sama, yakni mengetuk layar untuk membuat burung terbang melewati pipa-pipa hijau, dengan penambahan karakter dan tema baru.
Membuat ringkasan dengan AI Pemerintah memutuskan untuk menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024 selama tujuh bulan. Center of Economic and Law Studies atau Celios menghitung total kerugian yang ditanggung calon PNS karena penundaan ini ditaksir mencapai Rp 6,7 triliun.
Pengangkatan CPNS rencananya dilaksanakan pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026. Penundaan pengangkatan CPNS dilakukan di tengah langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025.
Namun, benarkah penundaan pengangkatan CPNS merupakan dampak efisiensi anggaran?
Kementerian Keuangan membantah kabar tersebut. “Tidak benar apabila dikaitkan dengan efisiensi anggaran,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro kepada Katadata.co.id, Senin (10/3).
Dugaan Penyebab Pengangkatan CPNS Ditunda
menduga ada dua masalah akut yang menjadi penyebab ditundanya pengangkatan CPNS. Pertama, pembukaan formasi CPNS sebanyak 250.407 posisi dilakukan sebelum masa pemerintahan baru Prabowo.
“Artinya, perubahan prioritas program, dan perombakan alokasi belanja pemerintah era Prabowo berdampak signi kan terhadap formasi kebutuhan ASN,” kata Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira.
Kedua, efisiensi belanja pemerintah yang menjadi alasan utama penundaan pengangkatan CPNS. Bhima menjelaskan, belanja pegawai menjadi salah satu sasaran penghematan ekstrem di tengah target efisiensi belanja APBN sebesar Rp 306 triliun.
Menurut dia, efisiensi anggaran yang berdampak pada penundaan pengangkatan CPNS tidak terlepas dari tiga faktor utama. Ketiganya yaitu kegagalan penerimaan negara, terutama setelah Coretax bermasalah, jatuhnya harga komoditas, dan pemborosan pembangunan infrastruktur era Jokowi yang berdampak pada beban utang.
Ia memperkirakan, beban utang pemerintah pada tahun ini menembus Rp 1.350 triliun, terdiri dari utang jatuh tempo dan pembayaran bunga utang.
Berapa Kerugian dari Penundaan Pengangkatan CPNS?
Ekonom Celio Nailul Huda menjelaskan, ada kerugian besar yang dialami calon PNS akibat penundaan ini, terutama bagi mereka yang sudah keluar dari pekerjaan sebelumnya. Huda mengatakan, pemerintah tidak mampu menjadi shock absorber disaat sektor swasta dilanda pemutusan hubungan kerja alias PHK massal.
Celios pun menghitung potensi kerugian yang diterima para CPNS dari penundaan pengangkatan tersebut. Jika asumsinya rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp 3,2 juta untuk masa kerja nol hingga tiga tahun dan diambil 80% gaji pokok, dikurangi pajak, dan ditambah berbagai tunjangan sehingga didapatkan sekitar Rp 3 juta per bulan.
“Sehingga kalau ada sembilan bulan penundaan pengangkatan CPNS artinya ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp 27 juta," kata dia.
Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan baik di pusat dan daerah. Huda mengungkapkan total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan sebesar Rp 6,76 triliun.
Sementara dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS bisa lebih besar lagi ke total ekonomi. “Hasil modelling Celios menemukan kerugian total output ekonomi Rp 11,9 triliun, pendapatan masyarakat turun Rp10,4 triliun,” kata Huda.
Alasan Pemerintah Butuh Waktu
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan alasan pemerintah menunda pengangkatan CPNS karena masih membutuhkan waktu. “Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini membutuhkan ketelitian agar berjalan dengan baik," ujar Rini dalam keterangan resmi, Jumat (7/3).
Penyesuaian jadwal ini, menurut Rini, merupakan hasil keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 5 Maret 2025.
"Sejumlah instansi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelaraskan data formasi, jabatan, dan penempatan," kata Rini.
Rini juga memastikan bahwa anggaran untuk belanja pegawai tidak akan mengalami efisiensi. "Kami meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN (yang terdata di database BKN) selama proses pengadaan PPPK 2024 telah disediakan oleh masing-masing instansi," ujarnya.
Menurut Rini, kebijakan ini sejalan dengan imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB agar setiap instansi tetap mengalokasikan anggaran yang diperlukan bagi pengadaan ASN.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
