Dividen BUMN Dialihkan ke Danantara, Kemenkeu Susun Strategi untuk Tambal APBN

Pengelolan dividen BUMN akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mulai tahun ini. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan, pemerintah telah memiliki strategi untuk menambal kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bolong karena pengalihan pengelolaan dividen BUMN.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Anggaran dividen BUMN mengatakan, pengelolaan dividen BUMN sudah dipindahkan ke Danantara sejak Maret 2025. Dividen BUMN disetop masuk ke kas negara setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun per Januari 2025, menurut dia, dividen yang sudah masuk ke kas negara mencapai 10,8 triliun. “Angka itu sudah 12,1% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp 90 triliun,” kata Suahasil dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR pada Kamis (8/5).

Menurut dia, Suahasil memastikan sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menambal potensi penerimaan negara dari dividen BUMN yang hilang dari kas negara ini, “Kami sampaikan beberapa extra effort, itu dimaksudkan bisa memperbaiki kepatuhan,” kata dia.

Strategi pertama, yakni mengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batubara alias Simbara. Ia memastikan akan ada perluasan produk tambang yang ada di dalam sistem tersebut.

“Kalau Simbara dilakukan untuk nikel dan bauksit, semoga terjadi peningkatan kepatuhan dan kalau meningkat ada dampaknya kepada penerimaan,” kata Suahasil.

Strategi kedua, yakni menaikan tarif royalti untuk sektor minerba dan PNBP produksi Batubara sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025.

Adapun strategi ketiga, yakni dengan melakukan optimalisasi penerimaan PNBP kementerian atau lembaga. Suahasil menjelaskan, hal tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di sektor imigrasi dan pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian.

"Jenis PNBP-nya mereka sedang melihat. Tapi estimasi penerimannya kaliber PNBP ratusan miliar sampai Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun, bukan tiba-tiba yang terlalu besar. Tapi semoga  bisa tingkatkan PNBP kita ke depan," ujar Suahasil.

Staretgi keempat yaitu optimalisasi PNBP Barang Milik Negara atau BMN Minerba untuk komoditas bauksit di wilayah Kepulauan Riau. Hal ini termasuk penegakan hukum di sektor lingkungan hidup untuk sektor non SDA nya termasuk joint program dengan Ditjen Pajak dan Bea Cukai berkaitan dengan kepatuhan pajak, kepabeanan, dan PNBP.

“Karena banyak PNBP ini yang eksportir tambang, ini wajib bayar, kalau dia connect kita bisa analisis, ini kita sudah melakukan connecting," kata Suahasil.

Pada dasarnya, menurut dia, strategi optimalisasi PNBP akan tercakup ke dalam empat aspek. Keempatnya, yakni perbaikan tata kelola, peningkatan kepatuhan dan perluasan basis penerimaan, insentif PNBP yang terukur, serta penguatan sumber daya dan organisasi.

Dalam rapat tersebut, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan dampak dari pengalihan pengelolan setoran dividen BUMN ke Danantara terhadap keberlangsungan kas negara. 

“Dengan adanya Danantara maka KND itu menjadi nol kemungkinan. Itu bagaimana desain pendapatan kita?" Kata Wakil Ketua XI DPR, Dolfie dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kamis (8/5).

Anggota Komisi XI DPR,Galih Kartasasmita  juga mempertanyakan bagaimana efek dari peralihan dividen BUMN tersebut ke Danantarhususnya dalam menutupi target yang perlu didapatkan dalam APBN 2025.

“Itu nanti nutupinnya gimana itu? Apakah nanti target 2025 masih akan tercapai dengan ini?” ujar Galih.