Dirut Pertamina Tegaskan Pertalite Belum Dihapuskan Tahun Depan

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bahwa Pertalite belum akan dihapuskan. Namun, masyarakat akan terus diedukasi untuk mengunakan BBM yang lebih ramah lingkungan.
Image title
28 Desember 2021, 16:42
pertamina, bbm, premium, pertalite, pertamax
ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.
SPBU Pertamina.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati buka suara terkait kabar penghapusan BBM jenis Premium (RON 88) dan Pertalite (RON 90) di Indonesia. Dia menegaskan bahwa untuk saat ini belum ada rencana atau kebijakan pemerintah untuk menghapuskan Pertalite.

Nicke mengatakan bahwa pertimbangan untuk menghapuskan Premium dan Pertalite berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang. Bahwa untuk mengurangi emisi karbon maka direkomendasikan agar BBM yang dijual adalah RON 91 ke atas, dalam hal ini Pertamax.

Namun hal tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan sejumlah aspek seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, mulai dari keterjangkauan harga (affordability), serta kesiapan pasokan Pertamina.

“Hari ini tidak ada kebijakan untuk menghapuskan Pertalite masih ada di pasar tapi kami mendorong agar menggunakan (BBM) yang lebih baik, yaitu Pertamax, agar bisa berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon di Indonesia,” ujar Nicke di Istana Wakil Presiden, Selasa (28/12).

Menurut Nikce, Pertamina telah gencar mengupayakan penurunan emisi karbon melalui penggunaan BBM yang lebih berkualitas sejak pertengahan tahun 2020 melalui program “Langit Biru”. Program ini mendorong masyarakat agar bergeser dari Premium ke Pertalite salah satunya dengan pemberian diskon.

Ia mengklaim melalui program tersebut kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan meningkat, sehingga konsumsi Premium semakin menurun dan pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan emisi.

“Alhamdulillah dari Juni 2020 sampai hari ini emisi karbon yang berhasil kita turunkan adalah 12 juta ton CO2e dari kontribusi masyarakat yang beralih dari Premium ke Pertalite. Tentu dampaknya ke mesin (kendaraan) lebih baik dan efisien,” tutur Nicke.

Tahapan berikutnya setelah berhasil mendorong masyarakat beralih dari Premium ke Pertalite, Pertamina akan mendorong masyarakat untuk menggunakan bahan bakar yang lebih baik lagi, yaitu Pertamax.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang memasuki masa transisi dari Pertalite.

“Kita memasuki masa transisi di mana Premium akan digantikan dengan Pertalite, sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan,” ujarnya dilansir dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam penjelasannya, dia menegaskan bahwa Premium hanya digunakan oleh tujuh negara di dunia saat ini. Tak hanya itu, volume BBM untuk jenis ini juga sangat kecil. Kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik menjadi salah satu pendorongnya.

Lebih lanjut Soerja mengungkapkan, Pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM dengan kualitas lebih baik.

“Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting ke Pertamax,” katanya.

Pergeseran dari Premium ke Pertalite dinilai mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14%. Selanjutnya, Pemerintah menyebut, perubahan dari Pertalite menuju Pertamax akan kembali menurunkan emisi CO2 sebesar 27%.

Berdasarkan data BPH Migas, penyerapan bensin Premium selama Januari hingga November 2021 sebesar 3,41 juta kilo liter (kl) atau hanya sekitar 34,15% dari kuota Premium tahun ini sebesar 10 juta kl. Proyeksi konsumsinya sampai akhir tahun ini diperkirakan hanya bertambah sekitar 248 kl.

Saat ini hanya ada 7 negara yang masih menggunakan BBM beroktan rendah (RON 88) atau Premium di dunia, yakni Bangladesh, Colombia, Mesir, Indonesia, Mongolia, Ukraina dan Uzbekistan.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait