Banyak Proyek Belum Jalan, Investasi Migas Kuartal I Hanya US$ 2,1 M
SKK Migas mencatat realisasi investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) pada kuartal I 2022 baru mencapai US$ 2,1 miliar (setara Rp 30 triliun) atau 16% dari target tahun ini sebesar US$ 13,2 miliar.
Kepala SKK Migas, Dwi Seotjipto, berharap momentum harga minyak yang tinggi dapat memberikan imbal hasil investasi dan keekonomian bagi Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) yang lebih besar dan berimbas pada pemasukan negara yang semakin tinggi.
“Untuk investasi ini ada proyek-proyek yang masih belum berjalan sehingga investasi baru mencapai 16%,” kata Dwi dalam konferensi pers yang dilakukan di Gedung Wisma Mulia, Jakarta pada Jumat (22/4).
Walau ada sejumlah proyek yang belum tergarap, Dwi mengatakan beberapa aktivitas utama hulu migas di triwulan pertama 2022 sudah melampaui capaian pada triwulan yang sama pada tahun lalu.
“Pada triwulan pertama, jumlah pengeboran sumur eksplorasi, sumur pengembangan, workover dan well service lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun 2021,” sambung Dwi.
Berdasarkan data SKK Migas, pada triwulan pertama 2022, tercatat kegiatan pengeboran sumur eksplorasi sebanyak 5 sumur atau mencapai 125 persen dari raihan tahun lalu. Kemudian untuk pengeboran sumur pengembangan mencapai 162 sumur atau tercapai 213%.
Selanjutnya kegiatan workover mencapai 146 pekerjaan atau mencapai 102 persen, serta untuk well service mencapai 7.265 kegiatan atau mencapai 131% dibandingkan triwulan pertama tahun 2021.
Sebelumnya perusahaan migas kakap seperti ExxonMobil dan Chevron pernah menyampaikan hambatan yang mereka hadapi dalam meningkatkan investasinya di Indonesia. Secara umum, perusahaan migas dunia menginginkan agar Indonesia dapat menyeragamkan proses birokrasi lintas kementerian.
Presiden ExxonMobil Indonesia, Irtiza Sayyed mengatakan bahwa sebagai International Oil Company (IOC) ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat investasinya di Indonesia. Salah satunya yakni mengenai proses birokrasi lintas kementerian di Indonesia yang masih belum seragam.
Menurut dia kemudahan administrasi dan tidak adanya tumpang tindih kebijakan lintas kementerian dapat sangat mempengaruhi minat para investor.
