Meski Temui Kendala, BLU Batu Bara Ditargetkan Berjalan Tahun Ini
Kementerian ESDM menyatakan bahwa implementasi pungutan ekspor batu bara oleh Badan Layanan Umum (BLU) masih ditargetkan akan berjalan pada tahun ini meski mundur dari target awal pada Januari 2023.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM menyapaikan bahwa implementasi BLU batu bara menunggu pembahasan harmonisasi regulasi di Kementerian Hukum dan HAM.
"BLU belum dapat dilaksanakan, karena masih dalam pembahasan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Kemenkumham. Diharapkan BLU dapat dimulai tahun 2023," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara, Lana Saria, lewat pesan singkat pada Selasa (10/1).
Implementasi BLU diharap bisa mengatur selisih antara harga pasar batu bara dengan harga DMO untuk PLN dan industri tertentu, seperti industri semen dan pupuk.
Melalui skema BLU ini, PLN dan industri semen, pupuk, dan industri tertentu hanya wajib membayar batu bara senilai harga jual domestic market obligation atau DMO, yakni US$ 70 per ton untuk PLN dan US$ 90 per ton untuk industri.
Selisih harga jual pasar akan dibayarkan kepada pengusaha lewat dana yang dihimpun oleh BLU. Adapun sumber dana BLU berasal dari pungutan ekspor batu bara.
Adapun konsep kerangka kerja BLU pada awalnya bakal meniru Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan konsep kerja BLU tak bisa disamakan dengan BPDPKS.
