BUMN Usulkan Pengunaan Data Subsidi Listrik PLN untuk Elpiji 3 kg
Kementerian BUMN mengusulkan opsi penggunaan data pelanggan tarif subsidi listrik PLN untuk memperluas cakupan verifikasi data penerima subsidi elpiji 3 kg.
Informasi pelanggan subsidi itu akan disolidkan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugaraha Mansury, mengatakan bahwa penggunaan data pelanggan tarif subsidi milik PLN bisa memperkuat seleksi para masyarakat calon penerima elpiji bersubsidi.
"Mungkin bisa dilihat juga data menganai subsidi listrik yang selama ini sudah digunakan oleh PLN untuk bisa melakukan penyempurnaan dari data calon penerima elpiji bersubsidi," kata Pahala saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR pada Senin (13/2).
Pahala juga melaporkan uji coba seleksi pembeli elpiji 3 kg juga sudah dilakukan bertahap di lima kota/kabupaten sejak tahun 2022. "Kalau misalnnya akan dilakuan pembatasan pengguna elpiji bersubsidi yang lebih tepat sasaran mungkin bisa dilakukan kajian opsi data selain DTKS yang ada," ujar Pahala.
Menurut catatan PLN pada September tahun lalu, seluruh pelanggan listrik golongan subsidi yang terdaftar pada DTKS sebanyak 32,72 juta KK seluruhnya mengonsumsi elpiji 3 kg. Di sisi lain, PLN juga mencatat mayoritas distribusi elpiji 3 kg justru dikonsumsi oleh pelanggan golongan listrik non subsidi.
