BPH Migas Gandeng BIN Awasi Penyaluran BBM Subsidi agar Tepat Sasaran
BPH Migas menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait sinergi pengawasan dan pengamanan preventif atas penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi melalui pipa.
Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati dengan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi I Gde Made Kartikajaya pada Rabu (22/2). Erika didampingi Komite BPH Migas dan Sekretaris BPH Migas, Patuan Alfon Simanjutak.
Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan dari BIN kepada BPH Migas untuk memastikan distribusi energi yang adil dan merata serta tepat sasaran.
Erika berharap dengan penandatangan PKS ini BIN akan memberikan bantuan terkait dua hal yakni, pemberian informasi penyalahgunaan BBM bersubsidi dan pemberian pengamanan preventif dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) berupa pendidikan dan pelatihan teknis intelijen.
“Dengan perjanjian kerja sama ini diharapkan BIN dapat memberikan informasi potensial penyalahgunaan terkait penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa serta memberikan pengamanan preventif hingga kerja sama dalam,” ujar Erika dalam siaran pers, dikutip Kamis (23/2).
PKS ini, lanjut Erika, merupakan acuan pelaksanaan kerja sama untuk melakukan pengawasan dan pengamanan preventif atas penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa, menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa.
Serta mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa yang dilakukan oleh badan usaha atau pihak lain.
Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN, I Gede Made Kartikajaya mengatakan, bahwa PKS ini merupakan strategi untuk menjaga pemerataan energi yang adil dan merata serta tepat sasaran.
