Kebijakan Privasi Baru WhatsApp Menuai Protes di Eropa
Aplikasi percakapan WhatsApp telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai data pada Mei lalu. Pengguna yang tidak menyetujui kebijakan anyar itu akan kehilangan fungsi WhatsApp. Kebijakan itu kini menuai keluhan, terbaru dari Asosiasi Konsumen Eropa (BEUC).
Asosiasi bersama delapan anggotanya mengaku telah melaporkan kebijakan kontroversial WhatsApp itu kepada Komisi Eropa dan otoritas konsumen Eropa. Ada beberapa poin yang dikeluhkan oleh asosiasi terkait kebijakan baru itu.
Pertama, asosiasi mengeluhkan adanya ancaman kepada penggunanya, bahwa aplikasi akan berhenti bekerja jika mereka tidak melakukan pembaruan. Kedua, banyaknya pemberitahuan dan secara terus-menerus, berulang, serta mengganggu.
Karena pemberitahuan itu, pengguna terpaksa menerima pembaruan kebijakan WhatsApp. "Isi pemberitahuan, sifat, waktu, dan pengulangannya memberikan tekanan yang tidak semestinya pada pengguna dan merusak kebebasan mereka dalam memilih," kata BEUC dikutip dari TechCrunch Selasa (13/7).
Mereka menganggap bahwa kebijakan baru itu juga telah melanggar arahan Uni Eropa tentang praktik komersial yang tidak adil.
Ketiga, asosiasi juga menyoroti ketidakjelasan persyaratan baru. Menurut asosiasi, WhatsApp telah gagal menjelaskan dengan bahasa yang jelas dan dapat dipahami penggunanya.
"Sulit bagi konsumen untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi perubahan WhatsApp terhadap privasi mereka, terutama terkait dengan transfer data pribadi," ujar BEUC.
Keempat, keluhan mengenai keamanan data pengguna. Namun, keluhan itu terpisah dari apa yang sudah disampaikan kepada Komisi Eropa dan otoritas konsumen Eropa.
Keluhan soal keamanan data pribadi saat ini sedang diselidiki oleh otoritas perlindungan data (DPA) Uni Eropa. Asosiasi telah meminta agar otoritas mempercepat penyelidikannya. "Kami mendesak mereka untuk bekerja sama erat dalam masalah ini," ujar BEUC.
Komisi Eropa mengaku telah menerima keluhan dari asosiasi tersebut. "Kami telah menerima peringatan dari BEUC terhadap WhatsApp atas beberapa pelanggaran hak-hak konsumen Uni Eropa," kata seorang pejabat Komisi Eropa.
