Jelang Konferensi Iklim PBB, Rencana Bebas Karbon RI Dipertanyakan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar konferensi iklim, Climate Chage Conference of The Parties ke-26 atau COP26 di Inggris. Sebagai tuan rumah konferensi tersebut, Inggris meminta Indonesia untuk menyiapkan rencana iklim 2030 yang lebih baik dan peta jalan untuk mencapai bebas karbon pada 2050.
President COP26 Alok Sharma berkunjung ke Indonesia selama tiga hari. Kunjungan ini merupakan bagian dari tur Sharma ke Asia Tenggara, untuk membahas bagaimana Indonesia dapat mencapai bebas karbon dan transisi dari tenaga batu bara ke energi terbarukan.
Saat berdiskusi dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Sharma mengatakan bahwa setiap negara G7 telah menyetujui target pengurangan emisi 2030 yang ambisius, dan net zero emission pada 2050.
“Kami ingin seluruh negara G7 dan G20, termasuk Indonesia menyiapkan strategi jangka panjang mereka, untuk benar-benar mencapai titik nol pada pertengahan abad ini," ujar dia dikutip dari Climatechangenews, Jumat (4/6).
Indonesia merupakan pengekspor batu bara terbesar di dunia, dan akan mengambil alih kepresidenan bergilir kelompok ekonomi utama G20 pada tahun 2022.
Diskusi untuk mencapai emisi nol bersih telah menjadi agenda politik dalam beberapa bulan terakhir. Pada Maret misalnya, pemerintah mengumumkan tujuan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2070. Tapi Presiden Joko Widodo menangguhkan persetujuan target tersebut karena kritikan bahwa target 2070 terlambat.
Adapun FPCI mengkampanyekan Indonesia untuk mengurangi emisinya 50% pada tahun 2030 dan mencapai nol bersih pada tahun 2050. Selama kunjungannya, Sharma bertemu dengan sejumlah menteri di Jakarta.
Di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Analis kebijakan luar negeri FPCI Esther Tamara mengatakan kepada Climate Home News, Menteri Luhut telah memperjuangkan target nol bersih dalam pemerintahan Jokowi, dan membuka kemungkinan mencapai bebas karbon lebih cepat dari 2070.
