Pemerintah Diminta Tiru Vietnam untuk Menggenjot Bauran Pembangkit EBT
Indonesia perlu mencontoh negara tetangga dalam menggenjot kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT). Vietnam, misalnya, mampu meningkatkan sekitar 11 gigawatt (GW) listrik dari EBT dalam setahun.
Koordinator Riset Institute for Essential Services Reform (IESR) Pamela Simamora mengatakan guna mencapai nol emisi karbon pada 2050, maka kapasitas EBT di Indonesia harus naik 14 kali lipat dari kondisi saat ini yang hanya sekitar 10 GW atau sekitar 140 GW.
Pamela mengatakan hal tersebut tidak akan mudah, namun sangat mungkin direalisasikan. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar.
"Khusus Vietnam saja mereka dalam setahun bisa meningkatkan kurang lebih 11 GW. Sembilan GW dari panel surya atap (solar PV). Kalau hitungan kami, 100 GW dari PV itu memungkinkan, 10-12 GW per tahun untuk kembangkan solar PV ini," ujarnya dalam diskusi secara virtual, Kamis (15/7).
Sebagai informasi, menurut data World Economic Forum, Vietnam menempati urutan keempat di antara negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dengan nilai indeks transisi transisi energi. Peringkat pertama yaitu Singapura, diikuti Malaysia, dan Thailand.
Filipina ada di peringkat kelima, setelah itu Indonesia. Simak databoks berikut:
Kepala Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, Bayu Nugroho mengatakan pada prinsipnya pemerintah berusaha menyediakan listrik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah akan berupaya untuk mendorong pengembangan EBT lebih masif lagi kedepannya.
Adapun hingga April 2021 bauran energi listrik dari EBT di Indonesia telah mencapai 13,55%. Sementara berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038 bauran energi ditargetkan 23% pada 2025.
"Kami berusaha untuk lebih hijau lagi di RUPTL. Ini masih dinamis dan masih dalam pembahasan sehingga belum ada yang ditandatangani," katanya.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa sebelumnya mengatakan untuk mencapai target dekarbonisasi di sektor energi membutuhkan komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dukungan kebijakan yang kuat akan mendorong pengembangan pembangkit energi terbarukan secara masif disertai dengan penurunan kapasitas pembangkit listrik fosil. Fabby menyebutkan bahwa langkah pertama dan krusial dari upaya dekarbonisasi adalah dengan mencapai puncak emisi paling lambat pada 2030.
Adapun laporan IESR menggunakan model transisi sistem energi yang dikembangkan oleh Lappeenranta University of Technology (LUT). Menurut model tersebut Indonesia mampu menggunakan 100% energi terbarukan di sektor kelistrikan, industri, dan transportasi.
“Model itu didesain menggunakan resolusi hitungan waktu per jam dan terdiri dari wilayah-wilayah yang saling terhubung, sehingga sangat relevan untuk model transisi energi di Indonesia serta memastikan pasokan energi yang stabil di segala jam dan wilayah,” kata Professor Ekonomi Surya LUT Christian Breyer.
Satu dekade mendatang akan menjadi penentu bagi upaya dekarbonisasi di Indonesia. Untuk mulai menurunkan emisi gas rumah kaca, Indonesia perlu memasang sekitar 140 gigawatt (GW) energi terbarukan dengan komposisi 80% pembangkit listrik tenaga surya pada 2030.
Selain itu, penjualan mobil listrik dan sepeda motor perlu ditingkatkan masing-masing menjadi 2,9 juta dan 94,5 juta pada 2030. Suatu peningkatan yang sungguh dramatis bila dibandingkan dengan tingkat penjualan kendaraan listrik yang masih minim saat ini.
Di sektor industri, pemenuhan kebutuhan panas industri menggunakan listrik perlu menjadi pilihan utama, diikuti oleh energi biomassa. Hal terpenting lainnya, PLN perlu menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2025.
