Rancunya Konversi PLTD PLN ke Gas yang Mengorbankan Keuangan PGN

Konversi PLTD milik PLN menjadi pembangkit listrik gas bertujuan menghemat subsidi BBM dan menggerakkan ekonomi, namun membebani PGN dengan penetapan harga gas.
Image title
26 Agustus 2021, 14:37
pgn, konversi pltd, pln, pembangkit listrik diesel
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi pipa gas.

SKK Migas menilai program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke gas masih belum ada keseragaman, terutama antara PGN sebagai pemasok dengan PLN sebagai penerima gas LNG.

Kepala Divisi Monetisasi Minyak & Gas SKK Migas, Agus Budiyanto, mengatakan realisasi program konversi ini akan meringankan keuangan PLN dengan adanya penghematan dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang diganti dengan gas dari PGN.

Namun di saat yang sama, keuangan PGN akan terbebani karena pemerintah telah mengunci harga gas untuk sektor kelistrikan di angka US$ 6 per mmbtu (million British thermal units).

"Penggunaan BBM sebagai pembangkit listrik, PLN membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam pelaksanaan konversi ini ada pembatasan harga (gas), ini yang agak menjadi rancu," ujar dia dalam diskusi bertajuk 'Menilai Kelayakan Ekonomi LNG Skala Kecil untuk Pembangkit' secara virtual, Kamis (26/8).

Advertisement

Di satu sisi, pemerintah telah menugaskan Pertamina, melalui PGN, untuk memasok gas ke 52 pembangkit listrik milik PLN. Sementara, PGN merupakan perusahaan BUMN dengan kepemilikan publik yang cukup besar yang berorientasi profit. "Ini jadi berbenturan, karena penugasan itu menggerus profit," katanya.

Oleh karena itu, ia menyarankan supaya Kementerian ESDM dapat mengkaji kembali kebijakan tersebut untuk menghitung secara keseluruhan berbagai komponen pembentuk harga gas.

"Harga gas LNG yang dimiliki PGN itu berhubungan dengan harga minyak. Tinggal nanti dihitung terkait dengan transportasinya, dibawa kapal kecil atau iso tank," ujarnya.

Menurut laporan terbaru Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), gas alam cair skala kecil (ssLNG) kembali diusulkan sebagai program andalan demi membangun pasar gas baru dan meningkatkan penggunaannya di sektor kelistrikan untuk mengganti pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) yang mahal.

Namun, sisi keekonomian rencana konversi tersebut akan penuh rintangan. Menurut analis energi IEEFA, Putra Adhiguna, pemerintah menugaskan Pertamina, melalui PGN, memasok gas ke pembangkit listrik PLN dengan harga lebih rendah dibanding harga ekuivalen BBM.

LNG skala kecil merupakan rantai pasok yang mentransportasikan kurang dari 0,5 juta metrik ton LNG per tahun. "PGN memperkirakan investasi US$ 1,5 - 2,5 miliar diperlukan untuk memasok 167 BBTUD gas ke 52 pembangkit, dengan separuh dari pembangkit itu menggunakan kurang dari 2 BBTUD,” ujarnya.

Rencana tersebut telah disusun selama hampir satu dekade. PLN yang sebelumnya mengambil inisiatif terdepan dalam pembentukan rantai pasok ssLNG kini bergeser ke sisi penerima, memindahkan hampir seluruh risiko proyek kepada PGN.

Menurut dia rencana konversi gas itu akan menguntungkan PLN bila memang benar gas dapat diterima dengan harga murah pada pembangkit mereka. “Yang masih belum jelas adalah bagaimana PGN, sebuah anak perusahaan BUMN dengan kepemilikan publik yang besar, dapat bertahan dalam rencana tersebut,” ujarnya.

Adapun urgensi pemerintah meningkatkan konsumsi gas domestik sangat tampak dalam kebijakan harga gas hilir yang baru. Di mana bagian pendapatan pemerintah dari produksi gas dikurangi untuk menekan harga gas hilir.

Potensi kerugian negara dijanjikan akan dapat diimbangi dari penghematan subsidi dan peningkatan aktivitas ekonomi, termasuk melalui penghematan Rp 13 triliun dari rencana konversi pembangkit listrik dengan gas. Setahun berlalu, ia tidak melihat kemajuan berarti dalam rencana tersebut.

Sebagai perusahaan distributor gas utama di Indonesia, PGN sudah mengalami tekanan berat dari pandemi Covid-19 dan kebijakan harga gas. Dengan margin distribusi yang diproyeksikan menyusut dari US$ 2,2-2,5 menjadi US$ 1,80-2,00 per mmbtu.

Persaingan pendanaan dengan proyek lain yang lebih menjanjikan pun cukup ketat. Pada 2020, PGN mengalokasikan kurang dari US$ 14 juta untuk proyek konversi gas, dari total anggaran belanja modal sebesar US$ 300 juta.

"Rencana capex (belanja modal) 2021 juga tidak menunjukkan keselarasan dengan tenggat waktu dua tahun yang diberikan pemerintah untuk menyelesaikan konversi gas tersebut,” katanya.

Meski PGN telah berulang kali menyatakan siap untuk menjalankan proyek konversi gas, perusahaan belum menjelaskan mengenai bagaimana investasi akan dilakukan ke depan, dan dampak konversi terhadap keuangannya.

Dengan utang sekitar US$ 2 miliar yang akan jatuh tempo pada 2024, PGN perlu memastikan kondisi keuangannya akan tetap dalam kondisi yang baik.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait