KPPU Dalami Dugaan Mitra Kartu Prakerja Ditunjuk Langsung Pemerintah

KPPU akan mendalami cara pemilihan mitra kartu prakerja, apakah ada barrier to entry bagi aplikator lainnya.
Image title
Oleh Tri Kurnia Yunianto
23 April 2020, 17:26
kppu, kartu prakerja
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). KPPU akan mendalami dugaan penunjukkan langsung mitra aplikator kartu prakerja.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga pemilihan delapan aplikator sebagai mitra kartu prakerja sarat kepentingan atau monopoli usaha. Pasalnya, dengan nilai proyek mencapai Rp 5,6 triliun seharus ada banyak aplikator yang dapat berkontribusi melalui sistem lelang tender.

Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan pihaknya akan mendalami sistem penunjukan mitra tersebut apakah melanggar ketentuan atau tidak. Jika nantinya ada pelanggaran maka KPPU akan membawanya ke ranah hukum.

"Manajemen pengelolaan kartu prakerja bagi KPPU sangat penting karena besar nilainya Rp 5,6 triliun. Pasar seperti itu dan potensi pelaku usaha yang ikut seharusnya cukup banyak, serta KPPU mendorong kegiatan itu sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat," kata dia saat menggelar konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (23/4).

Menurut Guntur, KPPU akan mengumpulkan informasi dan memeriksa terkait dengan hubungan kemitraan antara aplikator dan peserta kemitraan. Cara tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada upaya penghalang-halangan aplikator lain untuk masuk pada tender tersebut atau barrier to entry.

(Baca: Tuai Polemik, Pemerintah Jelaskan Kontrak Ruangguru di Kartu Prakerja )

"Seharusnya dengan nilai pasar sebesar itu memberi kesempatan pada pelaku pelatihan lain untuk ikut serta. Saya harap tidak ada barrier to entry," kata dia.

Sementara itu, Direktur Advokasi KPPU Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan kebijakan yang mengatur program tersebut yaitu Perturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 dan turunannya Peraturan Menteri Perkonomian Nomor 3 Tahun 2020.

Sedangkan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan persaingan usaha tidak sehat.

"Jangan sampai penunjukan ini tidak jelas mekanismenya. Seharusnya prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan dikedepankan untuk memberi ruang partisipasi publik yang memberi jasa yang sama," kata dia.

(Baca: Airlangga Sebut Rp 5,6 T di Kartu Prakerja Tak Hanya Pelatihan Online)

Kecurigaan KPPU mengenai adanya dugaan tindakan monopoli muncul ketika mendapatkan informasi bahwa pemerintah membuka ruang yang lebih besar bagi aplikator lain. Namun, informasi tersebut tidak resmi dan perlu dipastikan lagi secara tertulis.

Tak hanya itu, pelatihan online berbayar yang diterima peserta kartu prakerja sebenarnya bisa didapatkan secara gratis. Skema penetapan tarif juga nantinya akan menjadi salah satu fokus KPPU dalam menyelidiki kasus ini. "Kita bandingkan, jangan sampai rakyat yang mendapat kartu prakerja membayar secara berlebihan," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky membantah pemerintah menunjuk langsung mitra kartu prakerja. Dia juga menegaskan tidak ada bagi-bagi kontrak antara pemerintah dengan lembaga pelatihan.

Pasalnya, kemitraan dalam kartu prakerja dilaksanakan dalam bentuk kerja sama. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

(Baca: Pendiri Ruangguru Bantah Terima Dana Program Kartu Prakerja)

Aturan tersebut terbit pada 27 Maret 2020. "Kapan kerja sama dimulai? Setelah Permenko itu diterbitkan," kata Panji dalam video conference, hari ini.

Panji menyebut pemilihan mitra telah sesuai kriteria dalam Permenko. Dalam pasal 26 menyatakan, untuk menyelenggarakan pelatihan, lembaga terlebih dahulu ditetapkan sebagai lembaga pelatihan Kartu Prakerja.

Kriteria lembaga yang berhak menyediakan pelatihan meliputi kerja sama dengan platform digital, menyelenggarakan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, memiliki kurikulum dan silabus untuk program pelatihan, menyediakan tenaga pendidik, dan memiliki sistem evaluasi pembelajaran.

(Baca: Lampaui Kuota, Pendaftar Kartu Prakerja Capai 7,65 Juta Orang)

 

Reporter: Tri Kurnia Yunianto

Video Pilihan

Artikel Terkait