Kompensasi Energi 2023 Dipangkas 57%, Sinyal Harga Pertalite Naik?
Anggaran kompensasi energi tahun depan ditargetkan Rp 126 triliun, turun 57% dibandingkan perkiraan tahun ini sebesar Rp 293,5 triliun. Alokasi anggaran yang lebih kecil tersebut di tengah ramainya wacana akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Meski anggaran kompensasi turun, tetapi anggaran subsidi energi naik tipis Rp 1,8 triliun menjadi Rp 210,7 triliun. Dengan demikian, total pagu subsidi dana kompensasi energi tahun depan sebesar Rp 336,7 triliun, lebih rendah 33% dari tahun ini Rp 502,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penurunan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun depan seiring harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipatok lebih rendah. Asumsi ICP tahun depan sebesar US$ 90 per barel, lebih rendah dari asumsi tahun ini US$ 95-105 per barel.
"Faktor nilai tukar juga diperkirakan relatif lebih stabil dibandingkan tahun ini. Namun secara absolut subsidi sebetulnya masih sangat tebal, tentu kita harap jumlah juta kilo liter Pertalite, solar hingga LPG tetap bisa dikendalikan," ujarnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan 2022, Selasa (16/8).
Pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2023 menyebut akan melanjutkan transformasi subsidi energi tahun depan yang lebih tepat sasaran. Subsidi LPG tabung 3 Kg akan didorong lebih tepat sasar dan berbasis target penerima serta terintgerasi dengan program perlindungan sosial.
Untuk subsidi listrik, pemerintah menyebut akan melanjutkan pemadanan data pelanggan rumah tangga daya 450 VA dengan data DTKS tahun depan. Ini untuk memastikan agar subsidi diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Namun, reformasi susbidi tepat sasaran untuk listrik ini akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur dan perkembangan perekonomian.
Meski pagu anggaran subsidi dana kompensasi energi turun, tetapi Sri Mulyani menyebut anggaran tersebut masih sangat besar karena disiapkan untuk menjaga perekonomian. "Ini menggambarkan APBN menyiapkan diri apabila ada shock yang masih berjalan pada tahun depan," kata Sri Mulyani.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 502,4 triliun pada tahun ini. Namun Sri Mulyani dalam beberapa waktu terakhir mengkhawatirkan anggarannya tidak cukup jika volume BBM bersubsidi tidak dikendalikan.
Risiko pembengkakan anggaran tersebut mendorong menguatkan sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi utamanya pertalite. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyebut pemerintah tidak bisa terus-menerus menambal pembengkakan volume tersebut melalui kenaikan anggaran. Ia menyarankan harga Pertalite perlu dinaikkan.
"Penyesuaian gradual sampai akhir tahun dua kali, kalau mau segera bisa (dimulai) Agustus setelah itu kenaikan lagi tiga bulan kemudian supaya fiskal kita juga lebih sehat," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, hari ini.
Meski demikian, ia menyebut kenaikan harus tetap berada di bawah harga keekonomian saat ini. Pemerintah juga diminta mempertebal bantuan sosial. Alih-alih mengalokasikan ratusan triliun surplus anggaran untuk menambah subsidi dan kompensasi, ia menyarankan anggaran tersebut untuk menambah bansos.
