Alokasi Subsidi Energi 2023 Rp 210 T, Naik Tipis dari Tahun Ini
Kementerian Keuangan mematok anggaran subsidi energi sebesar Rp 210,7 triliun pada tahun depan, di luar kompensasi energi yang dibayarkan kepada PLN dan Pertamina. Anggaran subsidi energi tahun depan naik dari pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 208,9 triliun.
Alokasi anggaran tersebut untuk subsidi BBM jenis solar, minyak tanah, LPG 3 Kg dan listrik yang lebih tepat sasaran. Adapun BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Pertamax ini masuk dalam BBM khusus penugasan yang masuk dalam kompensasi energi.
"Kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang atau penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," dikutip dari Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2023, Selasa (16/8).
Alokasi subsidi energi tahun depan merupakan yang tertinggi setidaknya dalam tujuh tahun terakhir. Pada 2017, realisasi subsidi energi sebesar Rp 97,6 triliun, kemudian naik menjadi Rp 153,5 triliun pada 2018.
Pada 2019, realisasinya turun menjadi Rp 136,9 triliun dan berlanjut dengan penurunan menjadi Rp 108,8 triliun pada tahun pertama pandemi. Realisasi belanja subsidi energi kemudian naik menjadi Rp 140,4 triliun pada tahun lalu dan menjadi RP 208,9 triliun pada tahun ini.
Adapun anggaran subsidi energi tahun depan mayoritas untuk LPG tabung 3 Kg dan listrik. Subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp 117,4 triliun, turun dari tahun ini yang diperkirakan Rp 134,8 triliun. Subsidi listrik naik Rp 12,7 triliun menjadi RP 72,3 triliun, serta subsidi BBM jenis tertentu naik Rp 6,3 triliun menjadi Rp 20,9 triliun.
Anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2023 diarahkan untuk dua tujuan. Pertama, melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan.
Kedua, transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg agar lebih tepat sasaran dan berbasis target penerima serta terintegrasi dengan program perlindungan sosial.
