OJK dan BEI Mulai Godok Skema Perdagangan Karbon di Pasar Modal
Pemerintah berencana mengarahkan perdagangan sekunder karbon (carbon trading) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk itu, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan kerangka aturan dan infrastrukturnya.
"Kami di pasar modal tentu menyiapkan kalau regulasinya ke arah sana," kata Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK Luthfi Zain Fuady dalam jumpa pers, Kamis (9/12).
Perdagangan emisi karbon merupakan bentuk perdagangan emisi yang dengan khusus menargetkan karbon dioksida dalam satuan ton dan sudah menjadi perdagangan emisi terbesar. Perdagangan tersebut bekerja dengan menetapkan batas secara kuantitatif yang dihasilkan oleh penghasil emisi.
Melalui program ini, suatu negara yang memproduksi emisi karbon lebih banyak dapat mengeluarkan emisi tersebut dari negaranya. Sedangkan negara yang memiliki emisi lebih sedikit bisa menjual hak menghasilkan emisi sesuai batasnya ke negara atau wilayah lainnya.
Luthfi mengatakan, OJK tengah mempersiapkan infrastruktur regulasinya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang mengatur tentang pasar karbon, tidak dijelaskan siapa yang akan menyelenggarakan perdagangan di pasar sekundernya.
Meski begitu, Luthfi melihat arah kebijakan pemerintah adalah menyerahkan kepada BEI. "Kalau memang kebijakan pemerintah mengarahkan ke pasar modal, mau-tidak mau kami mesti siap," katanya.
OJK dan BEI juga tengah menyiapkan infrastruktur perdagangannya dengan mengembangkan dari yang sudah ada saat ini. Kalaupun akhirnya perdagangan karbon tidak ada di BEI, infrastruktur juga tetap bisa digunakan untuk perdagangan sekunder.
"Dari sisi pasar modal, tentunya siap kalau misalnya nanti suatu saat policy pemerintah mengarahkan kepada pasar modal untuk perdagangan karbon," kata Luthfi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BEI Inarno Djajadi mengatakan BEI dan OJK sedang bergelut menyiapkan perdagangan karbon. Dengan adanya perdagangan karbon, BEI akan berkontribusi terhadap pencapaian Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
