Arcandra dan Untung-Rugi Negara

Yang diketahui publik sejauh ini baru sebatas perdebatan dua kubu pendukung skema offshore dan onshore, sebelum Jokowi memutus kata final. Saat itu, Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Sudirman Said, bersama Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, ekonom senior Faisal Basri dan LPEM-UI mendukung skema kilang terapung (floating LNG) yang diusulkan Inpex dan Shell.

Di kubu lain, Menko Maritim Rizal Ramli bersama Luhut Pandjaitan ketika menjabat Menko Polhukam, Deputi Kantor Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo dan para alumni ITB angkatan 1973 (Fortuga) lebih memilih opsi kilang darat (Onshore LNG). Opsi ini pula yang diusung oleh Arcandra, dan akhirnya dipilih Jokowi.

Skema onshore dipilih, karena dinilai lebih menguntungkan dan bisa memberikan efek berganda bagi perekonomian rakyat Maluku. Selain itu, menurut kubu pendukung onshore, biayanya pun lebih murah ketimbang skema offshore.

Opsi ini dirasa kian meyakinkan ketika tersiar kabar bahwa Arcandra bahkan bisa “membujuk” Inpex untuk menurunkan biaya kilang darat hingga US$ 5 miliar.

Meskipun, banyak pula keraguan muncul, karena tak pernah ada penegasan langsung dari Inpex ihwal benar-tidaknya kabar itu.

Keraguan ini yang sebaiknya segera dijawab Arcandra secara terang-benderang. Sebagai seorang pakar migas, sebaiknya ia pun lebih terbuka memaparkan pemikirannya, apalagi jika benar bahwa dirinyalah “pembisik” utama kepada Presiden tentang pemilihan opsi kilang darat.

WoodMac dan Poten

Penjelasan gamblang Arcandra kian diperlukan berhubung belum lama ini terbit laporan tentang analisis Blok Masela dari lembaga riset ternama Wood Mackenzie, yang bertolak belakang dengan pandangannya.

Laporan berjudul “Onshore LNG: Evaluating the Option for Indonesia’s Abadi” itu dilansir pada 17 Agustus lalu, dua hari setelah Arcandra dilengserkan. Isinya pada dasarnya lebih menguatkan opsi offshore, ketimbang onshore. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil kajian Poten & Partners, yang disewa oleh SKK Migas.

Bagi Arcandra, perbedaan kesimpulan dari Wood Mackenzie dan Poten ini tak bisa dipandang remeh. Keduanya adalah perusahaan konsultan dan riset kelas dunia di bidang energi dan migas. Wood Mackenzie berdiri sejak 1973 dan berbasis di Edinburg, Skotlandia. Sedangkan Poten berkantor pusat di New York dan sudah beroperasi sejak 75 tahun silam.

Dari hasil kajian independen kedua lembaga riset itu disimpulkan bahwa sesungguhnya skema paling optimal untuk pengembangan Blok Masela adalah opsi offshore. Ada sejumlah faktor yang mendasarinya, di antaranya biaya, besarnya penerimaan negara, dan tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) bagi kontraktor migas.

Dari sisi perbandingan biaya modal (capital expenditure), menurut hitung-hitungan WoodMac, biaya kilang darat mencapai US$ 19,1 miliar, jauh lebih tinggi ketimbang kilang terapung yang hanya US$ 14,1 miliar. Kesimpulan serupa diungkapkan oleh Poten, Inpex dan SKK Migas yang pro offshore. Sementara, kelompok pro onshore punya kesimpulan sebaliknya.

Tingginya biaya kilang darat salah satunya disebabkan oleh perlunya fasilitas pengolahan gas di laut berupa FPSO (floating production storage and offloading) sebelum mengalirkannya ke darat melalui pipa. Ini dikarenakan karakteristik gas Masela yang berlilin (waxy) dan mengandung kadar air yang cukup tinggi.

Belum lagi jika harus membangun pipa untuk mengalirkan gas hingga ke Aru yang panjangnya mencapai sekitar 600 km. Tingginya biaya ini pada akhirnya membuat pendapatan yang akan diterima negara dari opsi kilang darat menjadi jauh lebih rendah dibanding kilang terapung.

Menurut hitung-hitungan WoodMac, jika opsi onshore yang ditempuh, maka penerimaan negara akan menyusut menjadi tinggal US$ 38 miliar, jauh lebih rendah dari skema offshore yang mencapai US$ 45 miliar. Kesimpulan serupa disampaikan dalam kajian Poten, SKK Migas, dan Inpex. 

Dari sisi kelayakan investasi, kesimpulan WoodMac pun sejalan dengan Poten. Dalam kajiannya, Poten menyimpulkan bahwa dari semua opsi yang ada, hanya opsi kilang terapung yang memiliki IRR di atas 12 persen, sehingga layak investasi. Sedangkan pembangunan kilang darat di Tanimbar dan Aru hanya menghasilkan IRR 9,6-10,6 persen.

Kesimpulan WoodMac tak jauh berbeda. Opsi darat hanya akan menghasilkan IRR 9,9 persen, sementara untuk opsi kilang terapung mencapai 14,6 persen.

Agar proyek kilang darat itu tetap bisa layak untuk dijalankan, WoodMac menyodorkan solusi berupa sejumlah insentif yang harus diberikan oleh pemerintah kepada Inpex. Beberapa di antaranya, yaitu tax holiday selama 10 tahun dan memperbesar kapasitas kilang dari rencana semula 7,5 metrik ton per tahun (mtpa) menjadi 11,5 mtpa.

Insentif lainnya berupa perpanjangan masa kontrak dari semula 20 tahun menjadi 30 tahun, yaitu hingga 2058. Itu pun hanya akan menghasilkan IRR tertinggi sebesar 12,8 persen—tetap lebih rendah dibanding skenario offshore yang mencapai 14,6 persen.

Dengan pemberian berbagai insentif ini, ujung-ujungnya penerimaan negara akan kian susut.

Ini memang ibarat buah simalakama. Sebab, jika kelayakan investasi ini tidak bisa terpenuhi, maka bisa dipastikan Inpex pun tak akan pernah merealisasikan pengelolaan blok Masela hingga kontrak berakhir pada 2028.

Jika ini terjadi, maka yang menjadi korban tentunya adalah rakyat Maluku. Iming-iming berkah gas Masela yang sesungguhnya bisa digunakan untuk pengadaan listrik dan menerangi Indonesia Timur tinggallah mimpi belaka.

Masela adalah PR besar yang harus dijawab oleh Arcandra. Jangan sampai alih-alih berjasa mendatangkan penghematan dan menguntungkan negara, yang terjadi justru sebaliknya: mendatangkan kerugian bagi negara.