New Normal, Peta e-Tourism 4.0 dan Kemandirian Bangsa

Dilansir dari infografis Databoks, gelontoran dana dari pemerintah guna menanggulangi aspek pariwisata pun jumlahnya tidak main-main. Nilainya sebesar 3,8 triliun rupiah dengan sebaran 3,3 triliun untuk kompensasi pajak hotel/restoran, 400 miliar untuk insentif tiket ke 10 destinasi pariwisata dan terakhir 100 miliar untuk hibah pariwisata. Tentu besar harapan bahwa serapan dana ini diharapkan nantinya menjadi stimulus penopang dan pembangkit langkah lanjutan terukur strategis berikutnya.

Dapat dipastikan bahwa sejumlah acara dalam Calendar of Event 2020 yang telah terkurasi batal gelar akibat pandemi corona. Meski demikian, waktu “luang” ini tidak seharusnya membuat para stakeholders terlena mengingat yang terkena dampak tidak hanya agenda Calendar of Event Indonesia melainkan terjadi di seluruh belahan dunia, khususnya berkenaan dengan aspek pariwisata. Pemerintah pusat dan daerah harus sudah berpikir ekstra dan menyiapkan sumber daya manusia terlatih, kesiapan infrastruktur, dan kebaruan event management.

Menariknya lagi, di tengah fenomena pandemi berbagai platform media sosial serta konferensi video dari luar negeri semakin meroket popularitasnya. Dikutip dari The Next Web, media sosial yang tengah naik daun meliputi Facebook, WhatsApp, WeChat, Instagram, dan Tik Tok. Untuk aplikasi video conference, hasil survey VPN Overview menunjukkan bahwa Skype, Microsoft Team, Zoom, Google Meet dan Webex adalah beberapa aplikasi yang paling banyak digunakan.  

(Baca: Jokowi: Banyuwangi Daerah Paling Siap Terapkan Normal Baru Pariwisata)

Kembali ke peta e-tourism 4.0, tantangan atas kemandirian bangsa kali ini datang dalam bentuk perlunya akselarasi digitalisasi pada era pandemi ini. Persepsi tentang digitalisasi sedang menguat saat ini. Kaji ulang, tata posisi, dan evaluasi maksimal seluruh stakeholder terkait pergerakan pariwisata nusantara dalam peta besar menjadi kebutuhan tak terelakkan lagi, bahkan sangat krusial untuk dihadirkan sebagai bahan rujukan.

Tuntutan kesiapan pemerintah dengan berkolaborasi bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, perusahaan swasta dan perguruan tinggi sudah harus didudukan bersama dengan hasil yang konkret. Smart action, smart connectivity dan smart collaboration merupakan semesta yang harus terus menerus digaungkan.

Era pelaksanaan protokol kesehatan ketat berbasis cleanliness, health and safety telah tiba. Mau-tidak mau, masyarakat dituntut untuk dapat “bersahabat” dengan pandemi selagi menanti vaksin, dan tentu kreatifitas serta produktivitas tak boleh mati. Indonesia sedang diuji level ketahanannya dan responsivitasnya, dan bagaimana agar dapat mengambil keuntungan maksimal untuk kepentingan bersama. Terakhir, "barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam"— maka kita harus tetap optimis dapat melewati masa pandemi ini karena bangsa kita telah teruji sejarah.

(Baca: Pemerintah Buka Kembali Objek Wisata Alam, Ini Protokol Kesehatannya)