LNG Indonesia Masuk ICU

Pada saat itu, Indonesia diperkirakan akan kekurangan gas karena dipicu kebutuhan gas untuk listrik dan industri yang terus meningkat. Selisaih (gap) antara supply-demand gas yang diprediksikan pada 2013 tersebut menghasilkan kekurangan pasok gas sektar 1,5 juta ton LNG per tahun (million tonnes per anum - MTPA). Sehingga, kala itu Indonesia sudah harus mengimpor gas di tahun 2019-2020.

Tapi pada kenyataanya di akhir 2014 kita mengalami hal yang buruk dalam bisnis migas. Hal ini seiring penurunan harga minyak dan gas karena adanya booming shale-gas di Amerika Serikat dan masuknya LNG dari negara-negara Afrika ke pasar internasional.

Indonesia sebagai negara yang masih mengandalkan penerimaan negara dan penggerak kegiatan ekonominya dari sektor migas, mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur gas banyak yang ditunda.

Baru saja pulih dengan harga minyak ke level “normal”, ekonomi nasional dan dunia dihantam pandemi Covid-19 yang sempat membuat harga minyak WTI negatif. Inilah fenomena over-supply dan low-demand yang terjadi bersamaan, yang juga berimbas pada harga gas dan LNG.

Putusnya kontrak pembelian LNG Indonesia oleh pembeli tradisional dari Jepang sangat mengguncang bisnis LNG kita. Salah langkah kita tujuh tahun yang lalu, yang tidak segera membangun infrastruktur gas untuk dapat memanfaatkan LNG untuk kebutuhan gas domestik, menjadi kunci utama ketergantungan kita pada pembeli LNG dari luar negeri.

Biasanya, dalam kondisi normal, jika sedang tidak ada kontrak jangka panjang, maka LNG akan dijual di pasar spot. Namun, karena fenomena over-supply dan low-demand ini, harga LNG spot pun terkoreksi sangat rendah.

Kondisi amat darurat ini harus ditangani secara serius dan komprehensif, karena menyangkut bisnis hulu dan hilir migas kita. Dengan harga LNG sekarang, dapat dipastikan bahwa produksi gas dari KKKS di Kalimantan Timur akan tidak ekonomis. Ketidakpastian kontrak pembelian gas dan LNG menyebabkan ketidakpastian harga gas yang cenderung memperlemah posisi tawar. Dan, ini akan menggerus keekonomian sebuah lapangan gas.

Maka, sudah sewajarnya jika pemerintah mempertimbangkan stimulus terhadap para produsen gas pemasok kilang LNG dengan memberikan insentif khusus untuk memproduksikan lapangan-lapangan tua yang biayanya terus naik sementara produksinya terus menurun. Jika tidak, dikhawatirkan mereka akan menutup atau menghentikan operasi lapangannya dalam waktu yang tidak lama lagi.

Pertamina sebagai BUMN yang sudah menjadi mayoritas pemegang otorisasi kegiatan hulu-hilir di bisnis gas dan LNG memegang peran yang sangat penting. Bukan hal yang tabu jika Pertamina mengajukan kemudahan-kemudahan dalam bentuk insentif khusus kepada pemerintah agar operasi hulu dan hilir LNG dapat bertahan. Dan, pemerintah dapat merespons dengan mempertimbangkan multiplier effect dari kegiatan bisnis ini, bukan hanya urusan aturan kebijakan fiscal, seperti production sharing, cost recovery, gross-split, pajak-pajak, dan lain-lain.

Dengan operasi hulu dan hilir yang dapat dipertahankan akan melibatkan banyak pemangku kepentingan bisnis gas dan LNG yang mampu menggeliatkan ekonomi, baik di sekitar daerah operasi migas maupun di tingkat nasional.