Solusi Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045

Akibatnya, nelayan harus membeli BBM secara eceran dengan harga tinggi. Bahkan di sejumlah daerah, nelayan membayar 30 – 50 persen lebih mahal dari harga ketetapan pemerintah. Keterbatasan infrastruktur telah menyebabkan tingginya beban biaya produksi nelayan dan sekaligus melemahkan daya saing produk perikanan nasional di pasar dunia. 

Solusi di Ekonomi Biru

Ikhtiar kebangsaan untuk menaikkan kontribusi ekonomi biru terhadap PDB Indonesia membutuhkan perbaikan dalam hal inklusivitas dan tata kelola sumber daya kelautan. Perbaikan terhadap keduanya mensyaratkan partisipasi publik lebih luas lagi dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 

Penelitian bersama Laboratorium Indonesia 2045 dengan SDGs Center UNDIP dan PKSPL IPB (2022) berhasil memetakan sektor prioritas ekonomi biru. Hal ini dengan mempertimbangkan tiga faktor pemungkin (enabling factors) yang berlaku di Tanah Air: ketersediaan investasi, teknologi dan inovasi, serta sumber daya.

Pada fase paling awal, hingga 2024, Indonesia disarankan untuk berfokus pada dua sektor saja: perikanan dan wisata bahari. Kunci keberhasilan keduanya ada pada penguatan ekosistem usaha hulu-hilir melalui kelembagaan ekonomi rakyat atau koperasi.

Koperasi dapat meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat (baca: perorangan) menjadi lebih berskala dan punya daya tahan lebih, termasuk dalam memperluas layanan BBM di desa-desa nelayan maupun melibatkan lebih banyak lagi masyarakat lokal dalam pengembangan wisata alam.

Sedangkan untuk fase menengah, yakni periode 2024 hingga 2029, selain menjaga keberlanjutan pemanfaatan dua sektor ekonomi dari fase sebelumnya (perikanan dan wisata bahari), Indonesia juga sudah harus mulai berinvestasi mempersiapkan sektor masa depan yang sedang berkembang (emerging future sector). Sektor ini mulai dari energi terbarukan, perkapalan, kepelabuhanan, logistik dan rantai dingin hingga desalinasi air dan kimia berbasis laut.

Puncaknya, pada rentang 2029 hingga 2045 atau menuju 100 tahun Indonesia merdeka—seluruh potensi ekonomi biru nasional sudah dapat digerakkan secara mapan, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada fase lanjutan ini, akselerasi potensi ekonomi biru diharapkan sudah berada pada titik ideal: antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan ekologi. Syaratnya, prioritas sektor ekonomi biru di tiap-tiap fase harus diikuti dengan penyesuaian fokus anggaran dan postur kelembagaan. Maka, keberhasilan mengakselerasi ekonomi biru telah menjadi solusi menghadapi tantangan ekonomi di 2023 dan mengantarkan Indonesia Emas 2045.