Swasembada Energi Bersih sebagai Kunci Menahan Gejolak Harga Pangan

Gangguan di Selat Hormuz sering dipahami sebagai persoalan harga minyak. Padahal dampaknya bisa jauh lebih dekat, yaitu menentukan ketersediaan dan harga pangan yang dibayar masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam konteks ini, konflik global tidak lagi terasa jauh, karena dampaknya masuk langsung ke sistem pangan domestik. Bagi Indonesia, persoalannya bukan sekadar kenaikan harga energi, melainkan bagaimana ketergantungan pada energi impor menciptakan kerentanan yang menjalar hingga ke produksi dan distribusi pangan. Masalahnya tidak sederhana. Dampak energi terhadap pangan bekerja melalui beberapa jalur sekaligus yang saling memperkuat.

Tiga Jalur Tekanan terhadap Pangan 

Pertama, gangguan rantai pasokan global. Selat Hormuz menopang perdagangan dunia yang cukup besar, termasuk pertanian dan inputnya. Ketika jalur ini terganggu, distribusi pupuk, bahan baku pertanian, hingga komoditas pangan ikut terhambat. Bagi negara yang masih bergantung pada impor input produksi, gangguan ini langsung mempersempit ketersediaan.

Kedua, tekanan biaya dari hulu ke hilir. Kenaikan harga minyak mendorong biaya produksi dan distribusi secara bersamaan. International Monetary Fund mencatat bahwa kenaikan 1% harga minyak dapat meningkatkan harga pangan sekitar 0,2% (IMF, 2022). Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, dampak ini menjadi lebih besar karena biaya logistik merupakan komponen utama dalam pembentukan harga pangan antarwilayah.

Namun jalur ketiga justru yang paling jarang diperhatikan, sekaligus paling mendasar, yaitu terganggunya produksi pupuk akibat krisis energi, khususnya gas alam. Pupuk nitrogen seperti urea dan amonia sangat bergantung pada gas alam, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi dalam proses Haber Bosch, yaitu proses kimia untuk menghasilkan amonia sebagai dasar pupuk. Ketika pasokan gas terganggu atau harganya melonjak, kapasitas produksi pupuk langsung tertekan. Dalam beberapa kasus, negara seperti India dan Bangladesh bahkan harus mengurangi produksi urea akibat keterbatasan pasokan gas (Chanatry, 2026).

Dampaknya tidak berhenti di situ. Pupuk lain seperti fosfat dan kalium memang tidak bergantung langsung pada gas alam, tetapi tetap membutuhkan energi dalam proses produksi dan distribusinya. Ketika harga bahan bakar meningkat, biaya produksi dan logistik pupuk secara keseluruhan ikut terdorong naik.

Situasi ini menciptakan tekanan ganda. Pasokan pupuk global terganggu, sementara kemampuan produksi domestik juga melemah. Hal tersebut menjelaskan bahwa krisis energi tidak hanya menaikkan harga pangan, tetapi juga mengganggu fondasi produksinya. Ketiga jalur ini bekerja secara bersamaan, menekan pasokan, menaikkan biaya, dan pada akhirnya mendorong harga pangan. Dampaknya paling terasa pada kelompok berpendapatan rendah, yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pangan.

Mengapa Swasembada Energi Saja Tidak Cukup?

Dalam kondisi seperti ini, swasembada energi menjadi penting karena dapat membatasi seberapa besar tekanan global masuk ke dalam negeri. Namun swasembada energi tidak otomatis menyelesaikan masalah.

Jika swasembada hanya bertumpu pada energi fosil domestik, kerentanannya tetap ada karena harga energi fosil tetap mengikuti pasar global. Alhasil, meskipun sumbernya berasal dari dalam negeri, biaya produksinya tetap berfluktuasi dan akan terus menekan sektor pangan.

Oleh karena itu, masalah utamanya bukan sekadar impor, tetapi ketidakstabilan biaya energi. Selama biaya energi tidak stabil, harga pangan akan ikut bergejolak.

Energi Bersih sebagai Perisai Stabilitas

Di sinilah swasembada energi bersih menjadi relevan. Energi terbarukan seperti surya, angin, dan mikrohidro dapat dikembangkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya di masing-masing daerah. Berbeda dengan energi fosil, sumber energi ini tidak bergantung pada bahan bakar yang diperdagangkan secara global, sehingga biaya energinya lebih stabil dan dapat diprediksi.

Dalam konteks ini, energi bersih berfungsi sebagai perisai karena mampu menjaga stabilitas biaya ketika energi global bergejolak. Bagi sistem pangan, stabilitas ini sangat krusial karena menentukan biaya produksi dan distribusi dalam jangka panjang. Energi bersih tidak hanya mengurangi ketergantungan, tetapi juga mengurangi ketidakpastian.

Sumber energi lain seperti biomassa tetap memiliki peran, terutama jika berbasis limbah lokal. Namun pemanfaatannya perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan lingkungan baru.

Dari Produksi hingga Distribusi

Agar berdampak nyata, transisi ini perlu masuk ke seluruh rantai sistem pangan. Di tingkat produksi, penggunaan energi terbarukan untuk irigasi dan mekanisasi dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak. Selain itu, pengembangan pupuk berbasis energi bersih seperti green ammonia, yaitu amonia yang diproduksi menggunakan listrik dari energi terbarukan, menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada gas impor.

Di tingkat distribusi, ketergantungan pada transportasi berbasis bahan bakar minyak masih menjadi titik paling rentan. Biaya logistik yang tinggi selama ini memperbesar disparitas harga pangan antarwilayah. Elektrifikasi transportasi dan peningkatan efisiensi logistik dapat secara langsung menurunkan sensitivitas harga terhadap gejolak energi.

Di tingkat kebijakan, agenda ketahanan pangan dan transisi energi perlu dipandang sebagai satu kesatuan. Tanpa integrasi, kebijakan pangan akan terus bersifat reaktif terhadap tekanan energi global.

Transisi ini memang membutuhkan investasi di awal. Namun biaya tersebut perlu dilihat sebagai pengganti dari beban yang selama ini terus berulang, seperti subsidi energi, intervensi harga pangan, serta dampak sosial dari inflasi pangan (FAO, 2022; WFP, 2023).

Konflik global mungkin mereda dan harga energi bisa turun kembali. Namun kerentanannya tidak hilang selama sistem pangan bergantung pada energi yang tidak stabil. Pada akhirnya, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang kita produksi, tetapi oleh seberapa stabil biaya untuk memproduksi dan mendistribusikannya. Swasembada energi bersih bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan cara untuk memastikan bahwa ketersediaan dan harga pangan tetap terjaga, bahkan ketika konflik terjadi jauh dari wilayah Indonesia.