Berita Terbaru Perang Iran-AS

Ketegangan di sekitar Selat Hormuz yang meningkat mendorong gencatan senjata antara Iran dan AS di ambang kehancuran.

Harga minyak mentah acuan Brent naik lebih dari 2% hingga menyentuh level tertinggi tiga minggu di US$107,97 per barel pada perdagangan awal hari ini di Asia.

Wall Street ditutup bervariasi dengan kenaikan terjadi pada indeks S&P 500 dan Nasdaq, serta penurunan pada indeks Dow Jones seiring negosiasi damai antara AS dan Iran yang masih mandek.

Indeks dolar AS di pasar spot naik 0,3% pada perdagangan Kamis, mengalahkan level tertingginya yang sempat dicatatkan pada 13 April 2026.

Trump membidik kesepakatan baru dengan Iran, namun kecil kemungkinan memperpanjang gencatan senjata. Negosiasi berpacu dengan waktu di tengah blokade Hormuz dan tensi yang memanas.

Konflik di Selat Hormuz mengancam ketersediaan dan Harga Pangan Indonesia, menunjukkan kerentanan akibat ketergantungan impor energi dan input pertanian.

Artikel menganalisis mengapa logika perang konvensional seperti catur gagal membaca dinamika konflik modern antara AS dan Israel melawan Iran, meski target strategis telah diserang.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan meramal, kurs rupiah berpotensi menembus Rp 20 ribu per dolar AS dalam beberapa bulan ke depan akibat perang Iran-AS.

Prabowo memastikan Indonesia tidak akan terlibat dalam perang manapun, termasuk yang tengah berlangsung saat ini antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Kenaikan harga minyak mendongkrak harga bahan bakar minyak di negara Asia Tenggara, berikut rinciannya.

Ketegangan geopolitik antara Iran, Israel, dan AS di Timur Tengah mengancam stabilitas Selat Hormuz, jalur vital minyak dunia, dan berpotensi mengganggu pasokan energi global.

Potensi perang antara Iran dan Israel mengancam perdamaian global, didorong oleh rivalitas ideologis dan geopolitik yang semakin memanas sejak Revolusi Iran 1979.

APBN Indonesia menghadapi tekanan defisit akibat lonjakan harga minyak pasca perang, yang berpotensi memaksa pemerintah menambah anggaran atau mengurangi subsidi BBM.