Belajar dari Tiongkok, Transisi Energi Indonesia Bukan Sekadar Energi Bersih

Transisi energi selama ini terlalu sering dibicarakan sebagai persoalan mengganti energi fosil dengan energi terbarukan. Ukurannya pun kerap berhenti pada berapa gigawatt pembangkit energi terbarukan yang dibangun atau berapa persen emisi yang berhasil dikurangi. 

Padahal, perkembangan Tiongkok menunjukkan bahwa transisi energi telah bergerak jauh lebih luas. Bagi Beijing, energi terbarukan bukan sekadar instrumen kebijakan iklim, tetapi bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi, teknologi, industri, rantai pasok, dan keamanan nasional. 

Cara pandang ini menjadi relevan bagi Indonesia ketika kebutuhan listrik meningkat, industrialisasi semakin dalam, dan ketidakpastian geopolitik membuat ketahanan energi menjadi semakin penting.

Arah tersebut terlihat jelas dalam 15th Five-Year Plan China 2026–2030. Rencana pembangunan lima tahunan Tiongkok kali ini disusun di tengah perlambatan ekonomi, penurunan populasi, serta meningkatnya ketegangan geopolitik dan perdagangan. 

Karena itu, Tiongkok menempatkan self-reliance dan inovasi teknologi sebagai prioritas, tetapi tetap mempertahankan keterbukaan strategis terhadap ekonomi global. Dengan kata lain, Tiongkok tidak ingin menutup diri dari dunia, tetapi ingin memastikan bahwa sektor-sektor strategis tidak sepenuhnya bergantung pada pihak lain.

Energi menjadi salah satu sektor yang berada di tengah strategi tersebut. Tiongkok tidak hanya membangun pembangkit surya dan angin dalam skala besar, tetapi juga membangun industri yang berada di belakangnya. 

Tiongkok menyumbang hampir 64% penambahan kapasitas energi terbarukan dunia pada 2024, sekitar 80% manufaktur solar PV global dan sekitar 70% produksi baterai. Artinya, transisi energi Tiongkok bukan sekadar perubahan sumber listrik. Transisi tersebut sekaligus menjadi kebijakan industrialisasi dan penguasaan teknologi.

Yang menarik, mereka juga tidak memilih jalan sederhana dengan langsung meninggalkan batu bara. Ketika energi surya dan angin berkembang semakin cepat, kebutuhan terhadap jaringan transmisi, penyimpanan energi, fleksibilitas pembangkit dan layanan penyeimbang sistem ikut meningkat. 

Karena itu, pembangkit batu bara secara bertahap dapat bergeser dari sekadar pembangkit listrik menjadi penyedia kapasitas dan fleksibilitas. Model pendapatannya pun mulai bergerak menuju capacity payments dan ancillary services. Pelajarannya penting: transisi energi bukan sekadar mengganti pembangkit, tetapi membangun ulang keseluruhan sistem energi.

Tiongkok juga mulai memasuki fase baru kebijakan dekarbonisasi. Dalam NDC 2035, Tiongkok untuk pertama kalinya menetapkan target penurunan absolut emisi gas rumah kaca sebesar 7%–10% dari tingkat puncaknya pada 2035. 

Tiongkok juga menargetkan pangsa energi nonfosil lebih dari 30% dari konsumsi energi serta kapasitas gabungan angin dan surya sekitar 3,6 TW pada 2035. Pergeseran dari pengendalian intensitas menuju pengelolaan emisi absolut menunjukkan bahwa kebijakan iklim negara itu semakin terintegrasi dengan kebijakan ekonomi, industri dan investasi.

Namun, pengalaman Tiongkok juga memperlihatkan bahwa transisi energi memiliki dimensi sosial dan regional. Pengurangan penggunaan batu bara tidak hanya berdampak pada pembangkit, tetapi juga pada pertambangan, transportasi, tenaga kerja, penerimaan daerah dan ekonomi wilayah yang bergantung pada industri tersebut. 

Kajian mengenai transisi batu bara Tiongkok menunjukkan bahwa dampaknya berbeda antarwilayah dan membutuhkan dukungan fiskal, sosial serta investasi untuk daerah yang paling terdampak. Bagi Indonesia, ini merupakan pelajaran penting. Transisi energi harus dipikirkan bersama strategi transformasi ekonomi daerah penghasil batu bara, bukan sekadar melalui agenda pensiun pembangkit.

Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki fondasi untuk bergerak ke arah tersebut. RUPTL 2025–2034 menetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan porsi besar berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan energi. 

Rencana tersebut mencakup 17,1 GW surya, 11,7 GW hidro, 7,2 GW angin, 5,2 GW panas bumi, 0,9 GW bioenergi dan 10,3 GW energy storage. Ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kelistrikan Indonesia mulai bergeser dari sekadar menambah kapasitas pembangkit menuju pembangunan sistem yang lebih beragam dan fleksibel.

Rencana pembangunan Green Super Grid sepanjang 47.758 kilometer sirkuit juga menjadi bagian penting dari perubahan tersebut. Jaringan transmisi diperlukan untuk menghubungkan sumber energi terbarukan yang tersebar dengan pusat permintaan, kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi. 

Bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, transmisi bahkan tidak boleh dipandang hanya sebagai infrastruktur pendukung pembangkit. Ia merupakan bagian dari infrastruktur ketahanan energi.

Tantangannya adalah memastikan bahwa energi terbarukan tidak berhenti sebagai proyek pembangkit. Jika panel surya, baterai, turbin, perangkat jaringan dan teknologi pendukung seluruhnya berasal dari luar negeri, Indonesia memang memperoleh listrik yang lebih bersih, tetapi belum tentu memperoleh ketahanan strategis. 

Sebaliknya, jika pembangunan energi terbarukan diikuti penguatan industri domestik, pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi jaringan dan penguatan rantai pasok, maka setiap gigawatt energi bersih dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Indonesia memiliki modal yang besar untuk membangun strategi tersebut. Potensi hidro, panas bumi, surya dan angin dapat dipadukan dengan kekayaan mineral strategis, pasar domestik yang besar dan posisi geografis Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi Asia. 

Tantangannya adalah mengubah keunggulan sumber daya menjadi keunggulan industri. Mineral tidak cukup hanya diekspor. Energi terbarukan tidak cukup hanya dibangun. Keduanya harus menjadi bagian dari strategi industrialisasi dan peningkatan daya saing nasional.

Kebutuhan tersebut semakin jelas jika melihat kondisi ASEAN. ASEAN Energy Statistical Yearbook 2026 mencatat pangsa energi terbarukan dalam total primary energy supply ASEAN baru mencapai 14,1% pada 2024, sementara target 2030 mencapai 30%. 

Di sektor listrik, pangsa energi terbarukan dalam kapasitas terpasang mencapai 33,7%, masih di bawah target 45%. Pada saat yang sama, investasi energi ASEAN pada 2024 masih sangat didominasi sektor nonterbarukan, mencapai 94,9% dari total investasi energi. Investasi energi terbarukan hanya sekitar US$1,3 miliar atau 4,8%. 

Situasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia. Dengan sumber daya energi, pasar dan kapasitas ekonomi yang dimiliki, Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi pengguna teknologi transisi energi. Indonesia harus membangun kemampuan untuk menjadi salah satu pusat produksi dan integrasi teknologi energi bersih di ASEAN. 

Green Super Grid nasional dapat menjadi fondasi konektivitas regional, sementara storage, hidro, panas bumi, surya dan angin dapat membentuk portofolio energi yang lebih tangguh. Kawasan industri juga dapat dikembangkan di sekitar sumber listrik bersih sehingga transisi energi sekaligus memperkuat hilirisasi dan industrialisasi.

Pada akhirnya, pelajaran terpenting dari Tiongkok bukanlah bahwa Indonesia harus meniru model pembangunan Beijing. Kondisi geografis, ekonomi dan sistem energi kedua negara berbeda. Yang perlu ditiru adalah cara berpikirnya: energi, teknologi, industri, rantai pasok dan keamanan harus dilihat sebagai satu kesatuan.

Karena itu, ukuran keberhasilan transisi energi Indonesia tidak cukup hanya dengan bertanya berapa gigawatt energi terbarukan yang berhasil dibangun. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah setiap gigawatt tersebut membuat Indonesia lebih mandiri, lebih produktif, lebih kompetitif dan lebih tahan terhadap krisis?

Jika jawabannya ya, maka transisi energi tidak seharusnya dipandang sebagai biaya untuk mencapai target iklim, melainkan sebagai investasi strategis untuk memperkuat ketahanan dan daya saing Indonesia.