Rencana pemerintah memberikan bansos mulai hari ini pun tidak akan efektif. Bantuan itu hanya untuk masyarakat yang memiliki indentitas warga DKI Jakarta. Padahal, banyak pekerja informal berasal dari provinsi lain.
Bhima menghitung butuh dana sebesar Rp 840 miliar untuk kompensasi bagi pekerja informal. Termasuk di dalamnya adalah ojek online yang ikut terkena dampak PSBB selama dua minggu setelah resmi ditetapkan.
Gubernur Anies sebelumnya mengatakan membuka peluang agar para pengemudi ojol dapat mengangkut penumpang. Hal ini akan diatur dalam peraturan gubernur soal PSBB. Penyusunannya telah selesai, tapi pemerintah provinsi harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
(Baca: Anies Baswedan Buka Peluang Ojol Bisa Angkut Penumpang Saat PSBB)
Selanjutnya: Tanpa PSBB, Ekonomi Indonesia Sudah Melambat
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyatakan pemerintah perlu menjamin perlindungan finansial kepada pekerja yang terkena dampak PSBB. "PSBB akan menimbulkan efek domino bagi aktivitas rantai produksi, termasuk aktivitas di DKI Jakarta," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam siaran persnya.
Pekerja industri baik berskala rumahan maupun UMKM, pekerja harian lepas dan pekerja berpenghasilan rendah terancam pemotongan upah dan kehilangan pekerjaan.
Di sisi lain, tidak semua pekerja bisa bisa menerapkan imbauan bekerja dari rumah. “Banyak yang harus masuk kerja berdesak-desakan menuju tempat kerja,” kata Direktur Eksekutif TURC Andriko Otang. Alih-alih mencegah penyebaran, jumlah orang yang positif berpotensi semakin bertambah.
Tanpa PSBB, Ekonomi Indonesia Sudah Melambat
Pemerintah beralasan menetapkan PSBB karena imbauan menjaga jarak fisik (physical distancing) yang sudah lebih dari sebulan dikampanyekan tidak efektif dijalankan masyarakat. Juru bicara penanganan nasional Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan masih banyak orang tidak menjalankan kebijakan itu. Kasus positif virus corona terus meningkat setiap hari.
“Kita sama-sama pahami, faktor pembawa penyakit ini adalah manusia. Karena itu, sebaran penyakitnya sejalan dengan aktivitas sosial manusia,” kata pria yang kerap disapa Yuri itu, di Jakarta, kemarin.
(Baca: PSBB Jakarta Berlaku Jumat, Bagaimana Dampak ke Performa Emiten?)
Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE) Piter Abdullah Redjalam pun menyatakan hal serupa. PSBB hanya peningkatan dari pembatasan gerak masyarakat. Beberapa kantor publik, toko kebutuhan pokok, dan bisnis lainnya masih boleh beroperasi. “Kondisinya tak jauh beda ketika pemerintah mengimbau social distancing,” katanya.
Indonesia telah mengalami perlambatan ekonomi karena pandemi corona sebelum adanya PSBB. Banyak bisnis kehilangan pendapatan, karyawan kena pemutusan hubungan kerja, dan sektor informal yang terpaksa gulung tikar. “Karena itu, penerapan PSBB akan berdampak minimal ke sektor usaha,” ujar Pieter.
Kementerian Keuangan telah merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada 2020 yang hanya tumbuh 2,3%. Meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah masih optimistis ekonomi dapat tumbuh positif.
Pandemi corona, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jauh lebih kompleks dibandingkan krisis moneter 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008-2009. “Ini karena penyebabnya belum bisa ditahan,” katanya dalam rapat kerja virtual bersama Komisi XI DPR RI.
Apalagi, krisis kali ini mengancam jutaan jiwa manusia, tak semata masalah hitung-menghitung ekonomi. Sampai sekaran belum ada jangkar yang mampu menahan virus corona. “Tidak ada yang tahu kapan Covid-19 berhenti. Apa saat mencapai puncak justru jadi mengerikan atau berhenti dan jadi lebih baik,” kata dia.
