(Baca: Jokowi Baru Menerapkan Darurat Sipil bila Terjadi Keadaan Abnormal)
“Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko pen-supply kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk tetap memenuhi kebutuhan warga dengan tetap melaksanakan protokol jaga jarak yang ketat,” ujarnya. Ini mengisyaratkan arus logistik berjalan seperti biasanya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira menilai apa yang disampaikan Jokowi – pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil -- justru ambigu dan memunculkan kebingungan dalam penerapannya. Alhasil, berisiko menimbulkan masalah baru.
“Bagaimana orang diminta social distancing tapi kebutuhan dasar tidak dipenuhi?” kata dia. “Nanti karena tidak boleh berkumpul, pasar tutup. Orang belanja ramai, dibubarkan.” Ia juga memperingatkan risiko konflik horizontal terhadap pendatang dan orang yang mudik.
(Baca: Kewajiban Pemerintah Saat Pembatasan Sosial dan Bahaya Darurat Sipil)
Baginya, kebijakan modifikasi tersebut hanya menunjukkan ketidaksiapan pemerintah untuk menerapkan karantina wilayah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. “Pemerintah ingin lepas tanggung jawab,” ujarnya.
Dia mengira, wilayah geografis yang luas dan armada terbatas untuk distribusi pasokan yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Di sisi lain, koordinasi dengan pengusaha di bidang pangan kurang efektif terkait stok riil.
Langkah Pemerintah Penuhi Pangan Terjangkau
Harga beberapa bahan pokok sempat melonjak di tengah pandemi corona, di antaranya bawang putih dan gula. Merespons kondisi ini, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan rapat koordinasi terus dilakukan guna menjaga stabilitas harga, dengan memastikan kesiapan stok, pasokan, dan distribusi.
“Sudah ada neracanya. Setiap hari kami monitor,” ujarnya, pertengahan Maret lalu. Menurut dia, pemerintah melibatkan asosiasi pengusaha untuk menjamin pasokan, seperti Himpunan Penyewa Pusat perbelanjaan Indonesia (Hipindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi).
Sebelumnya, Ketua Umum Aprindo Roy Mandey menyatakan dukungan terhadap pemerintah dengan tetap buka di tengah masalah pandemi. “Kami memastikan seluruh peritel modern dengan adanya Covid-19 ini tetap buka,” ujarnya. Ia pun memastikan akan berkoordinasi dengan pemerintah agar produk pangan dan nonpangan terpenuhi.
Di sisi lain, Perum Bulog sebagai penjaga stabilitas harga pangan menyatakan mampu mengatasi kebutuhan lonjakan yang tak terduga. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok beras dan kebutuhan pangan lainnya agar tetap tersedia di masyarakat.
(Baca: Luhut Sebut Besaran Bantuan Tunai Untuk Warga Miskin Masih Dikaji)
“Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan,” kata dia dalam keterangan persnya, Senin (30/3). Khusus untuk beras, Bulog masih memiliki stok 1,4 juta ton yang tersimpan di gudang-gudangnya di seluruh Indonesia. Ketersediaan stok beras diyakini akan terus bertambah mengingat akan memasuki musim panen raya.
Guna mendukung kebijakan jarak sosial, Bulog sudah memiliki sistem penjualan secara online yaitu iPANGANANDOTCOM di aplikasi Shopee. Pangan yang dibeli secara online akan diantar langsung ke rumah pembeli. Layanan ini sudah bisa digunakan masyarakat di tujuh kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, Makassar dan Medan. Selain itu, ada juga toko resmi Bulog https://bit.ly/pangankita_official.
Di tengah kebijakan pembatasan sosial, bermunculan juga inisiasi-inisiasi dari toko retail hingga pengelola pasar untuk melayani pesan antar kebutuhan pokok. Pengelola pasar di Jakarta, Perum Daerah Pasar Jaya misalnya, mempublikasikan di instagram resminya, nomor kontak pedagang yang melayani pesan antar beragam kebutuhan pokok termasuk sayur dan daging.
Berdasarkan informasi yang beredar, pemerintah disebut-sebut tengah menyiapkan mekanisme khusus untuk memastikan pasokan barang dan pangan ke masyarakat tetap lancar. Rencana tersebut melibatkan BUMN logistik dan startup-startup. Namun, Susiwijono mengaku belum mendengar soal ini. “Saya belum mendengar secara khusus hal tersebut,” kata dia kepada Katadata.co.id.
