Bisa dimaklumi, di tengah tren penurunan harga minyak mentah yang turut menyeret harga gas bumi, calon pembeli gas akan menyodorkan tawaran yang rendah. Namun, dari sisi BP sebagai produsen, harga jual yang kelewat rendah otomatis membuat investasi jumbonya tidak lagi memenuhi nilai keekonomian.
Menurut sumber Katadata, manajemen BP memberikan tenggat waktu sampai akhir tahun ini. Bila target minimum penyerapan produksi sebesar 80 persen tidak tercapai, BP kemungkinan tidak akan melanjutkan investasinya di Train 3.
Hingga kini, manajemen BP belum memberikan konfirmasinya perihal masalah tersebut. Country Head BP Indonesia Dharmawan Samsu tidak membalas surat elektronik (e-mail) dari Katadata. Sebelumnya, Dharmawan mengakui 1,3 mtpa produksi Train 3 masih belum laku terjual. “Tanpa pembeli (untuk sisa produksi itu), akan sulit melanjutkan pembiayaan Train 3, yang diharapkan akan selesai tahun 2020,” katanya, seperti dikutip Reuters (14/4).
Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, pemerintah masih terus berdiskusi dengan BP agar proyek Tangguh Train 3 tidak berhenti. “Kita terus cari solusi,” katanya.
Salah satu solusi yang tengah dikaji pemerintah adalah merevisi aturan yang mewajibkan kontraktor gas mengalokasikan hasil produksi gas buminya di dalam negeri. Jadi, jatah gas yang tidak terserap di dalam negeri bisa diekspor atau dibeli perusahaan asing. “Itu sedang didiskusikan untuk dibuatkan peraturan menteri,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja kepada Katadata, beberapa hari lalu. Namun, peraturan itu nantinya akan bersifat situasional dan tidak permanen hingga kesiapan infrastruktur jaringan gas di dalam negeri.
Lewat rencana revisi peraturan itu, pemerintah tentu tak ingin mengulangi nasib proyek Tangguh Train 3 yang pernah terkatung-katung. Sebelumnya, proyek ini terganjal oleh izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan skema pendanaan proyek trustee borrowing scheme (TBS) yang dianggap bisa merugikan keuangan negara. Padahal, proyek itu sempat berjalan mulus setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Ratu Elizabeth di Inggris, negara asal BP, Oktober 2012 silam.
Kini, kalau megaproyek tersebut molor lagi, bayang-bayang potensi kenaikan pendapatan negara sebesar belasan triliun rupiah per tahun (seperti hitungan pemerintah) akan kian lama menjadi kenyataan.
