Dengan segudang permasalahan tersebut, pelaksanaan pembangunan BFC akhirnya kembali molor. Produksi pertama yang sedianya dijadwalkan pada Juli 2017 molor hingga dua tahun. BFC baru bisa beroperasi pada 11 Juli 2019 dengan menghabiskan dana US$ 850 juta atau sekitar Rp 12 triliun. Namun, baru enam bulan beroperasi, fasilitas ini kembali ditutup pada 14 Desember 2019. Setelah itu, proyek triliunan rupiah itu mangkrak begitu saja.
"Memberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Tim Penyusun HPS proyek BFC atas penyusunan HPS yang tidak melalui proses analisa," tulis BPK dalam rekomendasinya.
Dirut Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan harga baja slab yang diproduksi di BFC jauh lebih mahal dari harga pasar. Slab KS dibanderol US$ 742 per ton, sedangkan di pasar harganya cuma US$ 476 per ton. Mengoperasikan BFC dinilai akan menjadi bumerang bagi perusahaan karena membutuhkan modal kerja hingga US$ 2,5 miliar.
“Kami menghitung antara produk yang dihasilkan dengan harga jual tidak cocok hitungannya, atau dengan kata lain rugi," kata Silmy sebelum ia diusir oleh DPR.
Kinerja Positif
Silmy Karim punya latar belakang unik sebelum memimpin Krakatau Steel. Ia seorang profesional tetapi pernah mengenyam pendidikan militer dan pertahanan. Latar keilmuannya memang di bidang ekonomi. Namun, ia juga menyelesaikan pendidikan di NATO School di Jerman dan Naval Postgraduate di Harvard University.
Sepulangnya ke Tanah Air, Silmy menghabiskan waktu di Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara. Di sela-sela itu, ia juga menjadi Komisaris di PT PAL. Pada 2014, Direktur Utama PT Pindad Sudirman Said dipanggil ke Istana Negara untuk menjadi Menteri ESDM. Silmy akhirnya terpilih menggantikan Sudirman dan memimpin Pindad. Tidak sampai dua tahun di Pindad, Silmy kembali dipindah ke BUMN lain yakni PT Barata Indonesia. Baru pada 6 September 2018, Menteri BUMN menunjuk Silmy menjadi Dirut PT Krakatau Steel Tbk.
Silmy boleh dibilang mewarisi segudang persoalan saat menjadi bos KRAS. Ia bercerita kala itu konstruksi BFC sudah mencapai 98% saat ia naik tampuk. Ia pun menggeber proyek itu hingga akhirnya selesai pada Juli 2019. Namun, Silmy akhirnya menyadari hasil proyek itu jauh panggang dari api. Produksi baja slab KRAS tidak bisa bersaing di pasar.
Seperti pepatah ‘sudah jatuh tertimpa tangga’, proyek BFC yang gagal memenuhi ekspektasi justru meninggalkan utang segunung. Akhir tahun lalu Menteri BUMN Erick Thohir menyebut KRAS berpotensi bangkrut jika gagal membayar utang-utangnya. Namun, pada 27 Desember 2021, KRAS akhirnya berhasil membayar sebagian utangnya sebesar Rp 2,7 triliun.
"Sumber pembayaran utang ini diperoleh dari internal cash flow (kas internal) perusahaan atas hasil kinerja Krakatau Steel yang semakin membaik pasca-restrukturisasi," kata Direktur Keuangan KRAS Tardi dalam keterangan resmi, Senin (27/12).
Kinerja KRAS memang terlihat menjanjikan pada kuartal III 2021. Perusahaan membukukan kenaikan pendapatan hingga 66,8% dari Rp 17,98 triliun menjadi Rp 30 triliun. Setelah delapan tahun merugi, KRAS akhirnya berhasil membukukan laba Rp 1 triliun pada November 2021.
Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan menilai beban utang KRASS saat ini sudah teratasi dengan keberhasilan restrukturisasi. Apalagi menurutnya perusahaan terus membukukan kenaikan laba dan Ebitda yang terus membaik. Alfred meyakini penurunan beban utang ke depan bisa semakin cepat.
"Kalau sekarang saya mengatakan KRAS sudah selamat, sehingga yang perlu bukan usaha penyelamatan lagi tetapi usaha memajukan KRAS menjadi aset strategis nasional," katanya kepada Katadata, Kamis (17/2).
Alfred memperkirakan laba bersih KRAS di 2021 mencapai Rp 1,1 triliun atau naik 246% dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga memproyeksikan KRAS masih akan membukukan kinerja positif di 2022 dengan pertumbuhan pendapatan dan laba di kisaran 20%-25%.
Di sisi lain, Erick Thohir juga sudah melaporkan sengkarut proyek BFC ke Kejaksaan Agung. Erick mencurigai ada permainan di lingkup internal hingga membuat biaya investasi BFC membengkak.
“Saat ini sedang berlangsung. Dan kabar yang kami terima akan ada kesimpulan dan langkah lanjut daripada yang didapatkan Kejagung,” kata Silmy.
