Sinyal Bahaya dari MSCI dan Momentum Pasar Modal RI untuk Berbenah

Rabu, 28 Januari 2026, menjadi hari kelabu bagi pasar modal Indonesia. Pada pembukaan perdagangan pagi kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung terjun bebas ke level 8.374,07, terkoreksi 6,75%.

Tekanan terus berlanjut pada sesi kedua perdagangan. Tepat pukul 13.43 WIB, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan trading halt alias penghentian perdagangan sementara untuk pertama kalinya tahun ini, akibat indeks sudah anjlok 8% ke level 8.261,79. Pada penutupan pasar, indeks akhirnya parkir di level 8.320,56, mengurangi angka koreksi ke minus 7,35 persen.

Pada perdagangan Kamis (29/1) pagi ini, BEI kembali memberlakukan trading halt karena IHSG kembali terkoreksi 8% ke level 7.654,67 pada pukul 09.26 WIB atau waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

Longsornya IHSG itu dipicu oleh pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Selasa (27/1) waktu AS atau Rabu (28/1) WIB kemarin, terkait hasil konsultasi terkait perubahan metodologi perhitungan porsi saham publik atau free float di pasar modal Indonesia.

Dalam pengumuman tersebut, lembaga penyedia indeks pasar global itu menyatakan akan membekukan sementara sejumlah perubahan indeks yang melibatkan saham-saham di Indonesia. Keputusan itu menyusul kekhawatiran investor global terhadap transparansi data kepemilikan saham serta aspek kelayakan investasi (investability) pasar.

Investor global khawatir bahwa data kepemilikan saham di banyak emiten besar Indonesia tidak akurat atau terlalu terkonsentrasi pada segelintir pihak. Mereka menilai ada persoalan mendasar mengenai kelayakan investasi di bursa Tanah Air karena masih belum terselesaikannya masalah data ini. Hal itu, menurut mereka, berpotensi menimbulkan praktik perdagangan terkoordinasi (pengaturan harga saham) yang dapat mengganggu mekanisme pembentukan harga yang wajar.

“Untuk mengatasi beberapa kekhawatiran ini, diperlukan informasi yang lebih terperinci dan andal tentang struktur kepemilikan saham, termasuk kemungkinan pemantauan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, untuk mendukung penilaian yang kuat terhadap saham beredar bebas dan kelayakan investasi di seluruh sekuritas Indonesia,” tulis MSCI dalam pengumuman resminya, dikutip Rabu (28/1).

Keputusan MSCI menerapkan interim treatment alias pembekuan sementara perubahan indeks saham Indonesia meliputi tiga hal. Yang pertama adalah pembekuan kenaikan bobot yang berarti tidak ada penambahan jumlah saham yang dianggap tersedia bagi investor (foreign inclusion factor/FIF). Yang kedua berupa penghentian penambahan konstituen, yang berarti tidak akan ada emiten baru dari Indonesia yang boleh masuk ke dalam MSCI Global Standard Indexes untuk sementara waktu. Dan yang ketiga adalah larangan migrasi yang membuat saham-saham Small Cap Indonesia tidak bisa naik kelas ke kategori Standard Index.

Head of Retail Marketing & Product Development Division PT Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi Riawan menuturkan, pengumuman MSCI itu secara jelas menyiratkan bahwa belum puas dengan laporan free float yang diberikan otoritas pasar modal RI sebelumnya. “Karena itu, mereka meminta kita untuk memperbaiki data tersebut,” ujarnya kepada Katadata, Kamis (29/1).

Jika sampai Mei 2026 belum terlihat perbaikan yang signifikan dalam transparansi pasar, MSCI akan melakukan peninjauan kembali terhadap tingkat aksesibilitas pasar Indonesia. Hasil konsultasi dengan pelaku pasar menunjukkan bahwa evaluasi tersebut dapat berujung pada penurunan bobot seluruh saham Indonesia dalam Indeks MSCI Emerging Markets.

“Peringatan serius” dari MSCI ini telah memicu aksi jual secara berjamaah alias panic selling oleh investor asing maupun domestik. “Aksi jual masif ini terjadi di hampir semua sektor, terutama saham-saham berkapitalisasi besar yang masuk dalam indeks MSCI,” kata Reza.

Mengapa Pengumuman MSCI Jadi Sentimen Negatif bagi IHSG?

MSCI sejak Oktober lalu telah mengungkapkan rencana untuk menggunakan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam menghitung free float saham emiten Indonesia yang seyogianya akan diterapkan pada review Mei 2026. Institusi pengelola indeks saham global itu mengungkapkan, selama ini emiten-emiten di Indonesia hanya diwajibkan melaporkan pemegang saham dengan porsi kepemilikan minimal 5 persen. Kewajiban tersebut mencakup berbagai jenis investor, mulai dari individu, badan usaha, institusi keuangan, dana pensiun, hingga kategori investor lainnya.

Karena itu, MSCI berencana menghitung free float dengan mengacu pada dua sumber data, yakni informasi kepemilikan publik yang tercantum dalam laporan emiten serta data kepemilikan agregat dari KSEI, lalu menggunakan angka yang paling rendah di antara keduanya. MSCI juga menjelaskan bahwa berdasarkan data KSEI, saham yang akan dikategorikan sebagai non-free float mencakup saham fisik (script), kepemilikan korporasi baik domestik maupun asing, serta kelompok investor lain yang masuk dalam kategori others.

Jika disetujui, perubahan metodologi tersebut semestinya mulai diterapkan pada periode Index Review Mei 2026. Namun, karena laporan yang diberikan pihak pasar modal Indonesia dinilai belum memadai, MSCI pun meresposnya dengan cara yang di luar ekspektasi banyak orang, yakni menerapkan interim treatment untuk saham-saham Indonesia.

Setidaknya ada tiga alasan utama yang menyebabkan keputusan MSCI tersebut menjadi sentimen negatif yang sangat kuat bagi pasar modal RI. Yang pertama adalah terkait dengan masalah transparansi free float di pasar modal RI. MSCI menyoroti rendahnya transparansi mengenai siapa sebenarnya pemilik saham yang beredar di publik atau free float di Tanah Air.

Hal ini memicu pelanjutan aksi jual masif oleh investor asing yang sudah berlangsung hampir setiap hari sejak pekan lalu. Sebagai gambaran, data transaksi menunjukkan investor asing mencatatkan aksi jual bersih (foreign net sell) senilai Rp 6,12 triliun sepanjang perdagangan kemarin. Angka tersebut bahkan hampir dua kali lipat nilai net sell asing pada periode pekan lalu, 19-23 Januari 2026, yang berjumlah Rp 3,25 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar pun menjadi sasaran pelepasan oleh investor asing. Sepanjang hari kemarin, saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatatkan penjualan bersih asing terbesar, yakni mencapai 582,59 juta saham dengan nilai Rp 4,14 triliun. Di posisi kedua ada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebanyak 278,58 juta saham dan nilai Rp 1,27 triliun.

Aksi jual juga turut menekan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang dilepas bersih asing sebanyak 311,2 juta saham dengan nilai Rp 1,13 triliun. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dengan net sell asing sebanyak153,98 juta saham dan nilai Rp 546,86 miliar.

Alasan kedua yang menyebabkan pengumuman MSCI menjadi sentimen negatif bagi pasar RI yaitu menyangkut soal penerapan interim treatment alias pembekuan sementara perubahan indeks saham Indonesia itu sendiri. Alih-alih memberikan masa tenggang, MSCI langsung menerapkan pembekuan sementara indeks saham-saham Indonesia.

Langkah MSCI kali ini dianggap "langka" karena biasanya mereka memberikan peringatan (watchlist) terlebih dulu selama satu tahun sebelum mengambil tindakan. Namun, karena mereka langsung menerapkan interim treatment, pasar membacanya sebagai sinyal bahwa ada masalah integritas pasar yang mendesak untuk diperbaiki oleh regulator (BEI dan OJK).

Adapun alasan ketiga adalah munculnya potensi downgrade alias turun kelas untuk pasar modal RI dari status Emerging Market (Pasar Berkembang) menjadi Frontier Market (Pasar Perintis). Ini adalah kekhawatiran terbesar. MSCI memberikan tenggat waktu hingga Mei 2026. Jika Indonesia gagal meningkatkan transparansi data kepemilikan, MSCI mengancam akan memangkas bobot seluruh saham Indonesia secara signifikan. Tak hanya itu, lembaga tersebut juga bakal menurunkan status Indonesia menjadi Frontier Market.

Sementara pengamat pasar modal Teguh Hidayat menganggap pengumuman MSCI kemarin hanya dijadikan “kambing hitam” oleh para bandar alias pemilik modal besar untuk menjual saham mereka di harga premium. Dia mengatakan, harga saham-saham yang disebut sebagai “saham konglomerat” sejak dua tahun lalu sebenarnya sudah melambung tinggi berkali-kali lipat karena secara fundamental mereka mamang sudah kuat. Ketika itu saham tersebut belum menjadi sorotan orang karena investor ritel belum banyak yang masuk.

“Pas setahun belakangan, saham-saham ini banyak dimasuki ritel. Dan porsi mereka sangat besar. Data terakhir dari BEI saja, jumlah investor domestik kita sekarang sudah mencapai 20 juta. Artinya, ketika ritel-ritel masuk, keuntungan makin bertambah dan bandar tinggal menunggu momentum saja untuk distribusi. Pas ada peristiwa MSCI ini, mereka distribusi besar-besaran, seolah-olah ini pemicunya MSCI,” tuturnya kepada Katadata, Rabu (28/1). 

Dia pun mengambil saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sebagai contoh. Teguh mengatakan, saham ini dulu sempat menjadi "saham gocap" alias saham dengan harga Rp 50. Sebelum pengumuman MSCI, harga saham tersebut masih berada di level Rp 344. Pada perdagangan Kamis (29/1) pagi ini, harga BUMI menyentuh auto rejection bawah (ARB) dua hari beruntun, terkoreksi ke level Rp 250. Dengan harga sekarang saja, menurut Teguh, masih ada selisih untung sebesar Rp 200 dibandingkan harga lama Rp 50 pada 2021 lalu.

“Kalau bandarnya mau serok lagi keuntungan itu secara bertahap hingga ARB beberapa kali lagi, mereka masih untung,” tuturnya.

Dia pun menduga IHSG masih berpeluang untuk terkoreksi lagi hingga Mei nanti. Menurut dia, para bandar bisa saja melakukan distribusi lagi secara pelan-pelan. “Akan sulit untuk IHSG mencapai level ATH (all-time high) baru seperti kemarin-kemarin,” ucapnya.

Risiko Outflow Dana Asing Besar-besaran Bakal Berlanjut?

Langkah MSCI membekukan memicu kekhawatiran keluarnya dana asing (outflow) yang diperkirakan bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Pasalnya, banyak fund manager global menggunakan indeks MSCI sebagai acuan (benchmark). Dengan adanya keputusan terbaru MSCI kemarin, mereka cenderung segera mengurangi kepemilikan saham Indonesia untuk menghindari risiko ketidakpastian.

Managing Director of Research Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su mengatakan, saat ini, nilai total dana investasi yang mengacu indeks MSCI Indonesia diperkirakan mencapai US$ 120 miliar. Di sisi lain, negara dengan porsi investasi terbesar dalam indeks MSCI Frontier adalah Vietnam, dengan nilai di bawah US$ 60 miliar. Dengan kata lain, jika penurunan kelas Indonesia ke kategori Pasar Perintis benar-benar terjadi, pasar modal RI secara keseluruhan berisiko menghadapi potensi arus keluar dana asing yang melebihi US$ 60 miliar.

Menurut Harry, nilai US$ 60 miliar tersebut setara dengan 30% dari total free float pasar saham Indonesia. “Angka ini sangat besar dan sulit dibayangkan,” kata dia.

Karena itu, semua pemangku kepentingan—mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, KSEI, Danantara, hingga para emiten—perlu bersinergi secara intensif guna membangun struktur kepemilikan saham yang baru, transparan, dan mudah diakses. Harry menegaskan, Indonesia hanya memiliki waktu sekitar empat bulan sebelum skenario terburuk menjadi kenyataan.

“Kita memiliki waktu sekitar empat bulan sebelum potensi eksodus dana benar-benar terjadi, dan saya rasa tidak ada pihak di Indonesia yang menginginkan skenario tersebut terwujud. Sudah saatnya dibentuk satuan tugas khusus oleh regulator terkait untuk segera menangani persoalan ini,” kata dia.

Waktu Berbenah bagi Bursa

Teguh Hidayat mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi bursa untuk membenahi cara kerja mereka yang cenderung berpihak kepada bandar. Di pasar modal Indonesia, kata dia, banyak saham terlihat likuid di atas kertas, tapi tidak sepenuhnya likuid secara ekonomi.

“Sudah waktunya berbenah, karena dari dulu cara kerja mereka (bursa)dari dulu masih begini-begini saja,” ucapnya.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai bahwa BEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) perlu segera menjalin koordinasi yang lebih intensif guna meningkatkan transparansi pasar sekaligus meredam sentimen negatif.

“Perlu adanya koordinasi antara BEI, OJK, dan MSCI. Pastinya juga MSCI akan terus memantau pengembangan new market Indonesia,” ujar Nafan.

Ia menambahkan, jika otoritas dapat bergerak cepat dalam melakukan koordinasi, maka tekanan sentimen negatif tersebut diharapkan dapat berangsur mereda.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman menuturkan, pengumuman yang disampaikan MSCI kemarin sebenarnya adalah hasil dari diskusi yang dilakukan otoritas BEI pada 15 Januari 2026 lalu bersama MSCI. Menurut dia, dalam pertemuan tersebut. MSCI menyatakan memerlukan data untuk menghitung free float saham Indonesia dengan lebih transparan.

Merespons hal tersebut, dalam diskusi itu BEI menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan perubahan terkait penyampaian free float ke publik sejak 2 Januari lalu. Namun ternyata, perubahan tersebut belum memuaskan MSCI. Padahal, kata Iman, dalam diskusi tersebut MSCI sebenarnya tidak memberikan secara spesifik kebutuhan data yang mereka minta selama proses diskusi pada pekan lalu. BEI pun menyampaikan baru mengetahui hasilnya dari pengumuman yang disampaikan MSCI hari ini.

Sementara sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, menyampaikan bahwa OJK, BEI, dan KSEI akan terus melanjutkan komunikasi dan diskusi dengan MSCI. Sebelumnya, Self-Regulatory Organization (SRO) terkait telah meningkatkan keterbukaan informasi dengan mempublikasikan data free float melalui situs resmi BEI.

“Namun jika dirasakan MSCI belum cukup, kami akan terus melakukan diskusi atas transparansi data sesuai proposal MSCI untuk menemukan kesepakatan,” kata Kautsar kepada wartawan, Rabu (28/1).

Pengumuman MSCI Rabu kemarin, pada dasarnya menyoroti problem struktural pasar saham Indonesia, tidak hanya khusus soal kualitas free float, tetapi juga mengenai transparansi kepemilikan dan integritas pembentukan harga. Ini bukan kritik teknis semata, tapi menyentuh credibility pasar. Bagi MSCI, free float bukan sekadar angka, melainkan indikator apakah harga saham benar-benar mencerminkan mekanisme pasar atau mudah dimanipulasi oleh segelintir pihak.