Membuat ringkasan dengan AI Kasus dugaan korupsi minyak yang menyeret Riza Chalid membuka babak baru dalam tata kelola migas nasional. Sejak kasus itu mencuat pada 2025, pemerintah beberapa kali mengubah aturan impor BBM, hingga akhirnya kini menggeser peran Pertamina ke Lemigas.
Perkara yang diusut Kejaksaan Agung ini melibatkan sejumlah mantan pejabat Pertamina yang pernah menduduki posisi strategis dalam pengadaan dan perdagangan minyak, serta pihak swasta yang terlibat dalam rantai bisnis migas. Di tengah kasus tersebut, setidaknya, pemerintah telah tiga kali mengotak-atik kebijakan impor BBM.
Perubahan pertama terjadi pada September 2025, ketika pemerintah mengarahkan impor BBM swasta melalui Pertamina. Kebijakan ini muncul setelah sejumlah SPBU swasta mengalami kekurangan pasokan bensin. Pemerintah meminta badan usaha swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk memenuhi tambahan kebutuhan BBM melalui impor base fuel atau bahan bakar dasar. Melalui kebijakan ini, Pertamina justru mendapat peran lebih besar sebagai pemasok BBM bagi SPBU swasta.
Selanjutnya, pada April 2026, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, BBM, dan LPG untuk Ketahanan Energi Nasional. Regulasi ini menjadi kerangka pengadaan energi untuk menjamin keandalan pasokan minyak bumi, BBM, dan LPG dari dalam maupun luar negeri.
Namun, pada Oktober 2026, pemerintah kembali mengubah mekanisme pengadaan impor melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2026. Kali ini, arah kebijakannya bergeser. Jika sebelumnya Pertamina didorong menjadi pemasok bagi SPBU swasta, kini peran Pertamina dalam pengadaan impor justru dibatasi.
Melalui aturan baru tersebut, pengadaan impor yang sebelumnya dilakukan Pertamina melalui skema business-to-business (B2B) dialihkan kepada pemerintah melalui skema government-to-government (G2G) dan government-to-business (G2B) dengan melibatkan Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas. Pertamina selanjutnya membeli komoditas hasil pengadaan BLU tersebut, meski tetap dimungkinkan melakukan impor langsung dalam kondisi tertentu.
Mengapa Mekanisme Impor BBM Terus Diubah?
Pemerintah mengubah mekanisme pengadaan impor energi di tengah persoalan kepastian pasokan dan meningkatnya risiko perdagangan minyak global. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konflik di Timur Tengah menyebabkan Indonesia kehilangan sekitar 25% sumber impor minyak.
Kondisi ini memaksa pemerintah mencari alternatif negara pemasok di tengah persaingan mendapatkan pasokan energi di pasar global.Dalam situasi tersebut, Indonesia berpotensi harus membeli minyak dengan harga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
Di dalam negeri,Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan stok Pertalite berada di kisaran 16–18 hari, lebih rendah dibandingkan standar 20 hari. Menurut Bahlil, penurunan stok tersebut penyebabnya adalah proses pencampuran BBM yang masih berlangsung di kilang serta pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat disparitas harga.
“Tadi saya mendapat laporan dari Pertamina, secara nasional stok BBM kita itu berada di angka 16–18 hari,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10).
Konsumsi harian Pertalite memang meningkat setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juni 2026. Kepala Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyebut rata-rata penyaluran harian Pertalite sebelumnya sebesar 75.795 kiloliter (kl). Angka tersebut meningkat 9,19% menjadi 82.760 kl pada Juni 2026 dan kembali melonjak menjadi 85.589 kl pada 1 Juli 2026.
“Kenaikan (kembali terjadi) pada 1–31 Juli 2026. Rerata konsumsi Pertalite naik 12,92% dari selisih konsumsi (normal),” ujar Wahyudi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8).
Mengapa Harus Lemigas?
Selama ini, Pertamina mengandalkan mekanisme tender business-to-business (B2B) untuk membeli minyak mentah, BBM, dan LPG dari pemasok luar negeri. Namun, Bahlil menilai proses tender tersebut membutuhkan waktu lama dan tidak selalu menjamin pasokan.
“Selama ini Pertamina melakukan tender lama sekali, bahkan sudah menang, sudah deal, ada negara lain yang membelinya lebih mahal, dikasih ke yang lebih mahal. Nah ini pemerintah belajar,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10).
Bahlil mengatakan pemerintah juga ingin memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mencari sumber pasokan energi di tengah dinamika pasar global. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, pemerintah mengubah mekanisme pengadaan dari B2B menjadi government-to-government (G2G) dan government-to-business (G2B) melalui BLU Lemigas atau Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi.
Dengan skema tersebut, pemerintah melalui Lemigas akan menjalin kesepakatan pengadaan dengan negara maupun badan usaha pemasok. Selanjutnya, Pertamina membeli komoditas energi yang telah diadakan BLU. Pemerintah juga berharap mekanisme ini dapat membuka alternatif pengadaan dari negara-negara yang memiliki risiko geopolitik atau terkena sanksi internasional.
Lemigas sendiri saat ini merupakan lembaga yang berdiri sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM dan sama sekali tidak berkaitan langsung dengan proses impor migas, termasuk pengaadaannya.
Lembaga itu berperan sebagai pusat pengujian, penelitian, dan rekayasa teknologi di sektor migas. Fungsi utamanya meliputi pelaksanaan uji mutu dan sertifikasi terhadap bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta produk hilir migas lainnya agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, lembaga yang berpusat di Jakarta Selatan ini juga bertugas melakukan survei dan riset untuk mendukung kegiatan eksplorasi, eksploitasi, serta pengawasan kualitas dan keselamatan infrastruktur minyak dan gas bumi di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan saat ini pihaknya tengah menyempurnakan Peraturan Menteri mengenai tata kelola impor energi tersebut.
“Jadi setelah Perpres kan harus ada Permen untuk merinci secara detail tahapannya seperti apa, mekanismenya seperti apa,” ujarnya, Senin (2/11).
Dengan demikian, dia mengatakan impor melalui Lemigas masih membutuhkan tahapan karena harus menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
Sementara itu, Pertamina menyatakan mendukung kebijakan pemerintah melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Meski kewenangan pengadaan beralih, Pertamina tetap menjalankan fungsi pengolahan minyak mentah di kilang serta penyaluran BBM dan LPG kepada masyarakat.
“Selama masa transisi, Pertamina terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan BLU Lemigas,” kata VP Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, kepada Katadata.co.id.
Perpanjang Rantai Pasok
Ekonom CORE, Muhammad Ishak Razak mengatakan skema impor energi melalui mekanisme government-to-government (G2G) maupun government-to-business (G2B) telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Kenya dan Nigeria. Namun, mekanisme tersebut bukan yang dominan dalam perdagangan minyak global. Sebagian besar transaksi masih dilakukan secara komersial melalui kontrak jangka panjang (term contract) maupun transaksi spot (spot sales).
Menurut Ishak, pengalihan fungsi pengadaan kepada BLU Lemigas berpotensi memperpanjang rantai pasok karena menambah tahapan negosiasi pemerintah, pengadaan oleh Lemigas, hingga penjualan kembali kepada Pertamina. Skema ini juga memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas operasional Lemigas yang selama ini berfokus pada riset dan pengujian, sekaligus meningkatkan risiko hukum dan fiskal bagi negara.
“Tidak ada jaminan mutlak mengenai kepastian pasokan dalam skema apa pun, baik melalui pemerintah maupun mekanisme bisnis biasa. Ketersediaan pasokan tetap dipengaruhi faktor pasar, kondisi geopolitik, kemampuan produksi, serta kapasitas eksekusi pemasok,” ujarnya.
Karena itu, Ishak menilai Lemigas lebih tepat dilibatkan untuk transaksi dengan negara yang memiliki risiko politik atau sanksi tinggi apabila dilakukan langsung oleh Pertamina, seperti Rusia. Menurut dia, potensi peningkatan posisi tawar Indonesia melalui skema G2G juga masih perlu dibuktikan. Penambahan mata rantai pengadaan justru berisiko memunculkan inefisiensi, biaya transaksi, dan peluang korupsi jika tidak diawasi secara ketat.
Berisiko Bebani APBN
Dari sisi pembiayaan, Ishak mempertanyakan klaim bahwa skema baru tidak membebani APBN. Dana internal BLU dinilai belum tentu memadai untuk membiayai impor energi dalam skala besar. Jika membutuhkan sumber pembiayaan lain, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan munculnya kewajiban kontinjensi atau utang tersembunyi.
“Jika tidak dirancang dengan hati-hati, kondisi ini berisiko memunculkan kewajiban kontinjensi atau utang tersembunyi yang pada akhirnya dapat menjadi beban negara,” ujarnya.
Untuk meminimalkan risiko, pemerintah perlu menetapkan pembagian tanggung jawab secara tertulis, termasuk penanggung selisih kurs, kebijakan lindung nilai (hedging), serta kewajiban pembelian (take-or-pay) oleh Pertamina. Ishak juga menekankan pentingnya transparansi melalui publikasi kriteria pemilihan pemasok, pelaporan harga secara berkala, dan audit independen agar manfaat skema baru dapat diuji secara objektif.
Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, mengatakan kebijakan ini berisiko bertentangan dengan UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Salah satu mandat reformasi di migas sesuai dengan mandat UU Migas tersebut adalah memisahkan antara regulator dan operator.
Sebelum reformasi, Pertamina bertindak ganda sebagai regulator sekaligus operator di sektor minyak dan gas bumi. Melalui beleid tersebut, mandat tersebut diwujudkan dengan mengubah status Pertamina menjadi perseroan terbatas murni operator, memisahkan kegiatan hulu-hilir, serta membentuk badan pengawas baru seperti SKK Migas dan BPH Migas.
“Pemisahan ini yang perlu dijaga, jangan sampai rancu,” ujarnya.
Pada akhirnya, perubahan mekanisme impor migas ini tidak cukup hanya dengan memindahkan kewenangan pengadaan dari Pertamina ke Lemigas. Pemerintah juga harus memastikan skema baru mampu menjamin kepastian pasokan, menjaga efisiensi biaya, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dengan begitu, perubahan kebijakan ini benar-benar menjadi bagian dari pembenahan tata kelola migas nasional, bukan sekadar pergantian mekanisme pengadaan.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
