Bank DBS: Kenaikan BBM Picu Kenaikan Suku Bunga Acuan
”Ini akan mengangkat rata-rata setahun penuh menjadi 5,0 persen,” ujar Rao.
Pada 2023, Rao memperkirakan inflasi rata-rata menjadi 3,8 persen, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh angka yang tinggi di semester pertama 2023 sementara akan terjadi penurunan di semester kedua karena ada efek dari kenaikan yang telah terjadi di tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, sebelum kenaikan harga BBM, Bank Indonesia (BI) menetapkan kenaikan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin, naik dari 3,5 persen menjadi 3,75 persen.
Kebijakan ini diputuskan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 22-23 Agustus 2022, dan menjadi yang pertama kali dalam 45 bulan terakhir sejak November 2018. Hal ini mengejutkan ekspektasi pasar yang beranggapan BI belum akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.
”Ini adalah bentuk pengendalian inflasi dan alat stabilisasi nilai tukar rupiah,” seperti yang tertulis dalam rilis BI pada 23 Agustus 2022.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan menaikkan suku bunga ini dilandasi prioritas pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan bagian upaya menjaga stabilitas daya beli masyarakat. BI berupaya menghindari kemungkinan terburuk, setelah sebelumnya terus memantau potensi risiko dari gejolak pasar keuangan global.
”Ini adalah langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi dan volatile food,” kata Perry.
Sementara itu, Rao dalam papernya bertajuk ”Pipeline Inflation Risks Convince Bank Indonesia to Hike Rates” mengatakan kenaikan suku bunga acuan masih akan terjadi sesudah melihat adanya potensi risiko inflasi dari kenaikan BBM bersubsidi.
Melihat beriringnya kenaikan harga BBM dan suku bunga acuan pada 2013 dan 2014, di mana suku bunga acuan disesuaikan masing-masing sebesar 125 basis poin (bp) dan 25 bp, Rao mengatakan BI diperkirakan akan menaikkan suku bunga akhir tahun menjadi 4,75 persen guna memperketat kebijakan di sisa tahun ini.
